Oknum Operator Kampus STAI YAMISA Soreang Diduga Melakukan Pungli untuk Keluarkan Forlap Dikti

  • Whatsapp
Ilustrasi Pungutan Liar (pungli).(notif.id)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks THK-2) untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021.

Seleksi sendiri dilakukan secara terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) serta lulusan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Read More

Sehubungan dengan itu, data program studi harus sudah dipastikan terverifikasi sesuai dengan ijazah.

Namun di Kabupaten Bandung, ada sejumlah keluhan dari para guru honorer dalam menginput verval ijazah untuk mengikuti seleksi PPPK yang akan diselenggarakan tahun ini.

Sejumlah guru honorer alumnus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang mengaku harus menyetor uang senilai Rp750 ribu untuk mendapatkan hasil Forlap Dikti di kampusnya itu. Mereka diminta uang oleh salah seorang oknum operator kampus tersebut.

LN (39 tahun), seorang guru honorer SD di Kecamatan Ciwidey mengaku untuk mendapatkan Forlap Dikti diminta oleh menyetor uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening pribadi oknum operator kampus STAI YAMISA.

“Jadi kalau mau hasil vervalnya keluar, saya harus setor uang ke oknum operator tersebut. Saya coba ikuti kemauannya, karena saya butuh untuk ikut seleksi,” kata LN saat ditemui dikediamannya oleh Notif, Rabu 3 MAret 2021.

Diceritakan LN, setelah ia berhasil mentransferkan uang dengan nominal tersebut maka hasil Forlap Dikti bisa langsung keluar dalam hitungan menit. Menurutnya, tidak ada pembahasan sama sekali oleh oknum tersebut uang tersebut sebagai biaya administrasi atau yang lainnya.

LN pun mengaku tidak pernah kenal sebelumnya dengan oknum operator tersebut. Sebelumnya ia mendatangi kampusnya untuk mendapatkan Forlap Dikti. Namun, oknum operator tersebut meminta pungutan yang harus disetorkan ke rekening pribadi agar verval ijazahnya bisa cepat keluar.

“Saya juga ke teman-teman tanya. Ternyata sedikitnya ada sekitar 50 guru honor yang diminta untuk membayarkan uang itu,” kata dia.

Hal yang sama dikemukan RA (37 Tahun) seorang guru honorer di Soreang. Ia justru sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh pihak oknum operator kampus yang diduga memungut uang sebesar itu. Padahal, saat ini sejumlah guru honorer tidak memiliki uang. Terlebih kondisi pandemi membuat sejumlah guru honorer kesulitan biaya.

“Mau tidak mau saya harus membayar uang dengan cara ditransfer ke rekening pribadinya, karena apabila tidak melakukan verval ijazah saya tidak bisa mengikuti program tersebut untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ungkapnya.

Sementara itu oknum operator yang melakukan pungutan tersebut, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak menanggapi. Oleh sebab itu, Notif Indonesia akan segera melakukan konfirmasi ke pihak kampus untuk menanyakan perihal dugaan pungutan biaya untuk mengeluarkan Forlap Dikti.(her/ras)

banner 300600

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *