DPRD Sumedang Setujui Soal Hibah Tanah untuk Polres, Kemenag dan MUI

  • Whatsapp
DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat kerja bersama pemerintah setempat soal rencana tanah hibah Pemkab Sumedang kepada Polres Sumedang, Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumedang, di Gedung DPRD Sumedang, Jawa Barat, Senin 1 Maret 2021. (Foto: Kiki Andriana/Notif.id)
Perkiraan waktu baca: < 1 menit

NOTIF.ID, SUMEDANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang menggelar rapat kerja bersama pemerintah setempat soal rencana tanah hibah Pemkab Sumedang kepada Polres Sumedang, Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumedang, di Gedung DPRD Sumedang, Jawa Barat, Senin 1 Maret 2021.

Pantauan Notif di lokasi, dalam rapat kerja tersebut dihadiri seluruh Anggota DPRD, Asisten Administrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPKAD, dan perwakilan dari Polres, Kemenag dan MUI.

Read More

“Kami (DPRD) menyetujui tanah hibah Pemkab Sumedang ke Polres, Kemenag, dan MUI Kabupaten Sumedang,” ucap Ketua DPRD Sumedang Irwansyah Putra ditemui usai rapat kerja.

Kendati demikian, kata Politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera mempercepat proses hibah tanah tersebut.

“Kami dorong Pemkab untuk segera menempuh prosesnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tutur Irwansyah.

Senada dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD, Jajang Heryana, pihaknya menuturkan, semua fraksi DPRD Sumedang telah menyepakati bahwa permohonan atas hibah tersebut.

Kemudian, kata Politisi Partai Golkar ini mengatakan, permohonan hibah tersebut agar dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan surat yang masuk ke Bupati Sumedang dan ditembuskan ke DPRD pada Desember 2020 lalu.

“Mudah-mudahan, pada pekan depan sudah bisa menggelar sidang paripurna,” ucapnya.

Selain itu Jajang menuturkan, persetujuan tersebut saat ini baru sampai pada tahap pembicaraan. Selanjutnya, ujar dia, persetujuan atas hibah tersebut baru bisa disahkan melalui rapat paripurna di DPRD.

“Hibah dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain terutama tanah, harus melewati persetujuan DPRD dan melalui rapat paripurna,” katanya. (kia/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *