Tanggapi Kasus Intoleransi Siswi Nonmuslim Dipaksa Kenakan Jilbab di Sumbar, Komnas HAM Akhirnya Angkat Bicara

  • Whatsapp
Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, Beka Ulung Hapsara. (Foto: waspada.id)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID. JAKARTA – Sempat mencuat dan menjadi isu nasional berkaitan dengan dugaan kasus intoleransi yang melibatkan pemaksaan siswa nonmuslim untuk menggunakan jilbab di SMK Negeri 2 Kota Padang. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, angkat bicara.

Dilansir dari CNNIndonesia, dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mereview sekaligus merevisi berbagai aturan kebijakan diskriminatif yang kerap diterapkan pihak sekolah.

Read More

Apalagi, kata Beka, kebijakan-kebijakan ini sering kali malah merugikan pihak siswa, bukan mendidik dalam sikap toleransi.

“Kami mendorong pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk me-review dan merevisi peraturan atau kebijakan yang diskriminatif. bukan hanya di Sumatra Barat tetapi juga seluruh wilayah Indonesia,” katanya, pada Senin, 25 Januari 2021.

Menurut Beka, permintaan itu telah disampaikan berulang kali kepada pihak Kemendikbud. Komnas HAM, kata dia, melakukan pertemuan yang diwakili oleh Komnas HAM Sumatera Utara dengan pihak Dinas Pendidikan Sumbar untuk membicarakan kasus ini lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Beka mengaku pihaknya jelas menentang pemaksaan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa untuk mengenakan atribut keagamaan apalagi hal itu bertentangan dengan kepercayaan mereka.

“Sikap Komnas jelas, menentang pemaksaan dan pelarangan penggunaan atribut agama seperti jilbab,” kata Beka.

Dirinya pun mengaku telah menemukan banyak kasus serupa yang tersebar di tanah air. Bukan hanya pemaksaan mengenakan hijab, pemaksaan menanggalkan hijab bagi siswa muslim juga pernah terjadi.

Menurut Beka, hal intoleransi itu pun sempat terjadi di Bali, dan kasusnya segera ditangani Komnas HAM karena dianggap melanggar HAM para siswa.

“Selama ini untuk beberapa kasus yang sama, Komnas juga menangani. Misalnya pelarangan penggunaan jilbab di Bali, ada juga beberapa kasus yang jadi atensi misalnya di Papua,” tuturnya.

Sebagai informasi, sebelumnya orang tua seorang siswi SMKN 2 Padang, Jeni Cahyani Hia, sempat dipanggil oleh pihak sekolah karena menolak aturan seragam sekolah yang meminta dia berjilbab.

Kepala SMK Negeri 2 Padang, Rusmadi pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah kasus tersebut viral karena orang tua Jeni mengungkap kejadian itu melalui akun Facebook.

“Dalam menangani dan memfasilitasi keinginan dari ananda Jeni Cahyani kelas X untuk berseragam sekolah yang disebutkan dalam surat pernyataan, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesehatan dari jajaran serta Bidang Kesiswaan dan Bidang Konseling dalam penetapan aturan dan tata cara berpakaian siswa,” tuturnya dalam jumpa pers di Padang, pada Jumat, 22 Januari 2021. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *