Pemkab Bandung Berlakukan Status Siaga Darurat Bencana Dampak Fenomena La Nina

  • Whatsapp
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung mengimbau seluruh perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat H-7 Idul Fitri. Foto: Humas Pemkab Bandung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung mengimbau seluruh perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja paling lambat H-7 Idul Fitri. Foto: Humas Pemkab Bandung.
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Fenomena La Nina sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, namun puncaknya akan berlangsung pada bulan Januari hingga Maret 2021.

Fenomena La Nina sendiri ditunjukan dengan adanya cuaca ekstrem di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Bandung yang menyebabkan terjadinya bencana seperti angin kencang (puting beliung), longsor, dan banjir.

Read More

Kepala pelaksana harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara mengatakan pihaknya akan terus waspada dan melakukan monitoring atau assasment di lapangan, terlebih Bupati Bandung sudah menetapkan status siaga darurat untuk masalah banjir, longsor, dan angin kencang.

“Ini menjadi satu kewaspadaan juga untuk melakukan monitoring atau assement ke lapangan dan persiapan-persiapan bagi kita (BPBD) untuk selalu siaga,” ujar Adjo, panggilan akrab Akhmad Djohara di Soreang, Rabu 13 Januari 2021.

Adjo mengatakan daerah yang paling rawan mengalami bencana seperti banjir bandang dan longsor adalah daerah atas di kawasan selatan dan utara Kabupaten Bandung, namun untuk banjir genangan tentu dari berbagai arah juga harus diwaspadai jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

“Dari berbagai arah itu kalau hujan deras kan akan bermuaranya di Baleendah, Dayeuh Kolot, dan Bojongsoang, namun untuk banjir genangan saat ini biasanya tidak berlangsung lama, cepat naik tapi cepat surut karena memang Curug Jompong sudah berfungsi dengan baik,” paparnya.

Terkait banyaknya pemukiman di wilayah perbukitan, Adjo menyebut pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan peraturan daerah (Perda). Sepanjang pihaknya melakukan monitoring ke lapangan, Adjo melihat memang banyak sekali masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan dan itu sangat beresiko tinggi.

“Penegakan Perda harus lebih tegas, seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) itu kan efeknya sudah mulai kita rasakan, ketika hujan besar bagaimana wilayah kota bandung. Kita juga akan selalu monitoring melibatkan intansi-intansi terkait berdasarkan laporan dari masyarakat atau juga berdasarkan mitigasi dari pihak kita,” pungkasnya.(put/ras)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *