Wabup Bandung Setuju Dana BOS Untuk Upah Guru Honorer, Lihat Persyaratannya Disini

Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan, saat ditemui sejumlah wartawan di acara kegiatan di SMAN 1 Margahayu, pada Jumat, 14 Februari 2020. (Foto: Notif.id)

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan, menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan, Nadiem Makariem dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk rencana mengubah skema penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Skema tersebut diyakini dapat memungkinkan 50 persen dari dana BOS untuk digunakan untuk menggaji dan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang penempatannya masih jauh dibawah standar kelayakan.

“Tentu kami mendukung jika ada kebijakan seperti itu, tapi harus ada yang ditambah. Selain itu pengawasannya juga harus ditingkatkan,” katanya usai menghadiri kegiatan di SMAN 1 Margahayu, pada Jumat, 14 Februari 2020.

Ia juga mengatakan, hal yang perlu diperhatikan dan ditambah adalah anggaran. Mengingat jumlah guru honorer sangat banyak, sehingga membutuhkan anggaran yang besar. Selain anggaran, hal yang harus ditambah ialah pengawasan.

“Pengawasannya harus ditingkatkan, agar kami bisa lebih leluasa dan lebih baik dalam penerapannya. Selain itu pendampingan juga harus terus dilalukan. Kalau dilepas sering terjadi kendala di lapangan,” terangnya.

Dirinya melanjutkan, bahwa payung hukum dalam penerapan penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer juga harus jelas, agar kedepan tidak ada masalah, terutama berkaitan dengan hukum.

“Harus ada arahan yang jelas dan payung hukum yang jelas,”katanya.

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, seperti diketahui memang mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya, yakni memberikan keleluasaan kepada Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

Baiknya, menurut Gun Gun, dana BOS dapat digunakan untuk menggaji para guru honorer dengan presentase hingga 50 persen. Padahal, selama ini jatah dana BOS untuk upah guru honorer dan tenaga kependidkan hanya 15 persen dari nilai dana BOS yang diterima sekolah.

Berikut, Persyaratan pembayaran gaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS:

  • Guru Honorer telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  • Belum memiliki sertifikasi pendidik.
  • Tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Fleksibilitas penggunaan dana BOS ini, kata Nadiem, akan menjadikan awal dari salah satu langkah untuk meningkatan kesejahteraan guru honorer.

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,”

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen,” ungkap Nadiem. (put/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here