Rencana Pemerintah Memulangkan Anak WNI eks ISIS, KPAI: Wajib Dilindungi!

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (Foto: Detiknews.com)

NOTIF.ID, NASIONAL – Jokowi telah meminta pihak terkait untuk mendata ratusan WNI eks ISIS untuk keperluan pencekalan. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter @jokowi, pada Rabu, 12 Februari 2020 lalu.

“Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal,” cuit Jokowi pada akun Twitter resminya.

Walaupun begitu, pemerintah telah mempertimbangkan kembali kemungkinan untuk memulangkan WNI eks ISIS di bawah usia 10 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menyatakan, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan terdapat 15 kategori kondisi anak dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus tersebut.

“Perlindungan khusus diberikan kepada 15 kategori di antaranya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak korban jaringan terorisme,” katanya, pada Jumat, 14 Februari 2020.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban jaringan teroris, termasuk anak-anak WNI eks ISIS.

Sebelumnya, kata Jasra, pemerintah Indonesia sudah pernah menerima 87 anak-anak dalam program perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme yang terjaring terorisme dari Suriah, setelah dideportasi melalui Turki pada 2017 lalu.

Program tersebut dilakukan pemerintah dengan upaya pendidikan, edukasi ideologi, konseling tentang bahaya terorisme hingga rehabilitasi sosial kepada anak-anak tersebut. Katanya, anak-anak tersebut telah mendapatkan penanganan selama 3 bulan di Rumah Aman Kementerian Sosial dan sekarang sudah dikembalikan ke masyarakat.

Jasra turut menyatakan, pemerintah jika perlu merencanakan asesmen dan penanganan untuk jangka panjang bila anak-anak WNI eks ISIS itu diputuskan kembali ke Indonesia. Sebab, katanya, nantinya mereka akan memiliki risiko terpisah dari orang tuanya yang ditolak masuk kembali ke Indonesia, yang nantinya akan berdampak pada psikologis anak.

“Jadi anak-anak yang sudah mengikuti program rehabilitasi dan deradikalisasi bisa ditempatkan pada orang tua asuh atau lembaga asuh, ketika tidak ada lagi keluarga derajat 1, 2, 3 baik ke atas maupun ke samping dimiliki oleh anak,” terangnya. (*)

Sumber: CNNIndonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here