Rencana Pemerintah Pulangkan 600 WNI eks ISIS, Ace Hasan Syadzily: Perlu Dikaji Lebih Dalam

Pemerintah rencanakan pulangkan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia (Foto: Fadel SENNA / AFP via CNNIndonesia)

NOTIF.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Agama, fachrul Azhri. Telah berencana untuk memulangkan tahanan eks ISIS asal Indonesia di Suriah sebanyak 600 orang.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC) dan pakar terorisme, Sidney Jones, menyatakan bahwa WNI eks ISIS di Suriah secara berangsur dapat di pulangkan ke Indonesia. Mulai dari kelompok paling rentan, seperti anak yatim berusia di bawah 15 tahun dan tidak memiliki pendamping kepada sejumlah wartawan, pada Selasa, 4 Februari 2020.

“Menurut saya, Indonesia seharusnya mulai dengan cepat memulangkan suatu kelompok kecil untuk mengerti prosesnya mengeluarkan mereka ke Irak lebih dulu,” kata Sidney.

“Tapi bottom line (intinya), ada WNI dalam keadaan berbahaya sekarang dan risiko untuk Indonesia mungkin lebih besar kalau mereka dibiarkan tinggal di kamp di mana pengaruh ISIS masih kuat,” katanya.

Dilansir dari Tempo.co, dikatakannya bahwa sejumlah negara, seperti Australia, Jerman, Norwegia, dan Amerika Serikat telah memulangkan beberapa anak dan perempuan. Dan hanya negara seperti Kazakhstan dan Albania yang sudah mencoba repatriasi massal.

Sidney menyarankan pemerintah Indonesia memilih WNI eks ISIS yang memiliki risiko politik paling rendah. Menurutnya, kriteria yang memiliki resiko paling rendah adalah anak di bawah umur tanpa pendamping. Sidney yakin pemerintah dan sejumlah instansi memiliki datanya.

“Saya yakin kalau menunggu semua rincian diketahui, tidak pernah ada WNI yang akan dipulangkan. Mulai sekarang dengan yang rentan, nanti saja bisa tambah jumlahnya,” katanya.

WNI yang Kabur dari ISIS. (foto: Tempo.co)

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Ace Hasan Syadzily, menanggapi rencana pemulangan WNI eks ISIS yang di rencanakan oleh Fachrul Razi tak berwenang dalam perihal pemulangan WNI eks ISIS.

Menurutnya, perlu kajian mendalam, terutama menyangkut aspek positif dan negatifnya terhadap penyebaran ideologi anti-Pancasila dan NKRI. Soal kewenangan untuk bicara perihal pemulangan sebenarnya ada pada Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bukan pada kementrian agama.

“Pernyataan Menteri Agama soal pengembalian eks ISIS tersebut sesungguhnya bukan kewenangannya,”

“Kementerian Agama lebih pada aspek pembinaannya saja,”kata Ace melalui pesan singkat, pada Selasa, 4 Februari 2020.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dirinya mengatakan bahwa menurut UU Kewarganegaraan 2006 di Pasal 23, beberapa alasan mengapa kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS dinyatakan gugur.

600 warga negara Indonesia atau WNI eks ISIS sebenarnya sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2016 huruf (d) menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sementara huruf (f) menyebutkan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

“Kan ikut ISIS masuk dinas tentara asing. Kalau istri atau anaknya karena mengangkat sumpah.” Ucapnya.

Namun, Kewarganegaraan mereka bisa saja dikembalikan. Hikmahanto menjelasakan, ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah bila hendak menerima kembali mereka ke Indonesia.

“Pertimbangan ini tidak sekedar penenuhan formalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau alasan kemanusiaan,” katanya.

Pertimbangan Pertama adalah, mengukur seberapa terpaparnya WNI eks ISIS dengan ideologi dan paham ISIS. Penilaian ini dikatakan perlu, karena penting agar mereka tidak menyebarkan ideologi dan paham ISIS di Indonesia.

Pertimbangan Kedua, yakni seberapa bersedianya masyarakat Indonesia menerima kehadiran mereka kembali. Tak hanya dari pihak keluarga, namun juga masyarakat sekitar di mana mereka nantinya tinggal, termasuk pemerintah daerah.

“Dewasa ini kebijakan pemerintah pusat bila tidak dikomunikasikan dengan baik ke daerah, bisa memunculkan penolakan dari daerah. Akibatnya pemerintah pusat akan kerepotan tersendiri,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, rencana tersebut masih perlu di godok oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here