Ayep Rukmana ASN Kabupaten Bandung Terbukti Tabrak Aturan Netralitas

Bawaslu bersama Siswa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.(ist)

NOTIF.ID, BANDUNG – Bawaslu Kabupaten Bandung akhirnya memanggil Ayep Rukmana, seorang ASN di Kabupaten Bandung yang diduga kedapatan mengikuti deklarasi bakal calon kepala daerah Kabupaten Bandung 2020. Temuan tersebut didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung berdasarkan hasil dari pengawasan tidak langsung di media sosial, Rabu 8 Januari 2020.

Menurut Hedi Ardia Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung mengatakan, penemuan adanya ASN yang menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Bandung dengan mendaftar ke salah satu partai ditemukan dari pengawasan tidak langsung.

“Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat agenda rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk dengan memantau sejumlah saluran komunikasi publik,” kata Hedi di Soreang, Jumat 10 Januari 2020.

Hasil pengawasan tidak langsung dari pantauan terhadap sejumlah saluran komunikasi publik atas keterlibatan ASN dalam politik praktis menjadi relevan terutama setelah ditemukannya ASN yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bandung.

Dalam keterangan yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dari sebuah media online, bahwa Ayep Rukmana membenarkan dirinya mendaftarkan diri menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Bandung melalui Partai Gerindra Kabupaten Bandung dan kemudian diarahkan menuju pengurus Partai Gerindra Jawa Barat.

“Setelah mendapatkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari hasil klarifikasi kepada para pihak yang terkait dengan kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung kemudian melakukan kajian untuk menetapkan dugaan pelanggaran tersebut,” kata Hedi.

Larangan Kode Etik ASN

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin menuturkan, ASN yang akan melibatkan dirinya pada proses politik pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Bandung harus memahami regulasi. Peraturan mengenai perundang-undangan tersebut mesti dipahami dengan cermat. Misalnya, terkait dengan pencalonan seorang ASN yang akan menjadi bupati atau wakil bupati.

Dikatakan dia, mekanisme pencalonan ASN yang ingin menjadi pejabat negara diatur pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 123 ayat (3) menyatakan bahwa Pegawai ASN dari PNS wajib mengundurkan diri baik mencalonkan atau dicalonkan menjadi salah satu peserta pemilu baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif ataupun Pemilihan Kepala Daerah.

“Penjelasan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 11 huruf c yang menyatakan tentang etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.”

“Maka dengan demikian PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” kata Januar.

Salah satu perbuatan yang mengindikasi keterlibatan ASN dalam politik praktis yakni melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Peraturan tersebut menjadi dalil sekaligus dasar hukum bagi ASN yang terlibat pada politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Bandung.

“Sehingga aturan inilah yang menjadi dasar pemanggilan kami kepada Ayep Rukmana sebagai salah satu ASN yang kedapatan mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati Kabupaten Bandung,” katanya.

Tindakan Bawaslu Kabupaten Bandung

Setelah melakukan penyelidikan dan penggalian informasi berupa klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak terkait sebagai saksi terhadap keterlibatan Ayep Rukmana dalam politik praktis, Bawaslu Kabupaten Bandung pun segera melakukan pengkajian dalam menentukan status dugaan pelanggaran tersebut.

Penerapan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan SE Menpan-RB B/71/M.SM.00.00/2017 menjadi acuan dan kerangka dasar bagi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menindak ASN yang masih melanggar kode etik dalam pemilihan kepala daerah 2020.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Desember 2019 bahwa Ayep Rukmana disangkakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 pasal 11 huruf c terkait dengan ASN yang terlibat pada proses politik praktis. Apalagi setelah dilakukan pengembangan dan penggalian informasi yang dianggap memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

“Pada pasal 11 huruf c PP 42/2004 menjadi pasal yang diterapkan terhadap seorang ASN yang terlibat dalam Proses Politik praktis hal ini menjadi relevan sebab melihat penjelasan SE dari Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 sekaligus berdasarkan kronologis perbuatan terlapor yang kami klarifikasi dan juga dari informasi yang diterima,” ujar Komarudin Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran

Menurut Komarudin, Bawaslu Kabupaten Bandung berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernu, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melaksanakan penanganan terhadap pelanggaran tersebut.

“Dan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap para pihak diketahui yang bersangkutan telah melakukan pendekatan untuk mendaftarkan diri sebagai calon disalah satu partai politik yang diduga telah melanggar kaitan netralitas ASN/PNS,” ujarnya.

Selanjutnya berkas hasil penanganan pelanggaran sesuai dengan amanat perbawaslu disampaikan kepada KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hal ini dijelaskan juga oleh Januar Solehuddin Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung.

“Pertama Bahwa dalam tahapan Pilkada ASN harus bersikap Netral, apalagi Kode Etik ASN tersebut mengikat dalam diri seorang ASN dalam pergaulan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 pasal 1 angka 2, kedua sebelum tahapan penetapan calon kepala daerah ASN yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN dan Kewenagan dalam menindaklanjuti sanksi tersebut diberikan kepada pihak atau instansi terkait.”

“Ketiga, setelah Tahapan Penetapan Calon Kepala Daerah, ASN yang melanggar ketentuan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 188 juncto pasal 71 ayat (1) Yakni  Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 ribu  atau paling banyak Rp6.000.000 juta,” kata dia.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN pasal 1 angkat 3 menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap tindakan, ucapan dan perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan displin PNS baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja.

Mengikatnya disiplin ASN ini tentu menjadi moral dasar yang tidak mengenal batas waktu kedisiplinan seorang ASN. Oleh sebab itu, setiap perilaku ASN baik itu ucapan, tindakan dan perbuatan pada waktu apapun terikat sehingga setiap hal yang bertentangan dengan disiplin ASN dapat dikenakan sanksi.

Cegah Pelanggaran Sejak Dini

Pencegahan pelanggaran dalam pilkada menjadi tugas utama sebagai pengawas pemilu, oleh karena itu metode pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Bandung memilih untuk menggunakan metode preventif, yaitu suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan preventif tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung jauh-jauh hari.

“Untuk Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bandung sejak jauh hari sebelum Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran agar melakukan langkah preventif, kami sudah melakukannya dengan membuat surat edaran yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung”. ujar Hedi Ardia.

Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ini khususnya di Kabupaten Bandung harus dijunjung tinggi. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menjelaskan hal tersebut utamanya penjelasan mengenai larangan dan sanksi bagi ASN yang melakukan aktifitas politik praktis.

Selain itu, publik juga harus turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah jangan sampai melanggar ketentuan perundang-undangan.

“tentu kami juga kami berharap publik bias ikut serta mengawasi terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah jangan sampai ada yang melanggar ketentuan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 5,” ujar Hedi Ardia.(put/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here