Pemerintah RI Tegas Larang Aktivitas FPI, Mahfud MD: Secara De Jure Sudah Dianggap Bubar Sejak 2019

  • Whatsapp
Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mahfud MD. (Foto: ist)
Perkiraan waktu baca: < 1 menit

NOTIF.ID, JAKARTA – Menko Polhukam RI, Mahfud MD umumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia (RI) melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Dirinya menyebut, bahwa FPI sudah dianggap bubar sejak 2019.

Dikutip dari Detik.com, pernyataannya tersebut diumumkan pada Konferensi pers yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, pada Rabu, 30 Desember 2020.

Read More

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujarnya.

Mahfud MD menjelaskan alasan terkait pelarangan FPI di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu alasannya yakni, FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

“Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” sebutnya.

Sebagai informasi, dalam konferensi pers soal pelarangan FPI ini, Mahfud Md didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Mereka adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *