Tak Hanya FPI, Sejumlah Jenderal dan Perusahaan Asing Ternyata Juga Kuasai Lahan PTPN VIII di Bogor

  • Whatsapp
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (purn) Tubagus Hasanuddin. (Foto: dpr.go.id)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, JAKARTA – Politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan) Tubagus Hasanuddin menyoroti sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Anggota DPR RI ini mengapresiasi langkah PT Perkebunan Nusantara VIII melayangkan surat somasi agar pondok pesantren tersebut dikosongkan.

Read More

Meski begitu, politisi PDIP ini mengatakan, berdasarkan informasi yang ia himpun, tak hanya Front Pembela Islam (FPI) saja yang menguasi lahan milik negara itu.

“Bukan hanya FPI saja, sejumlah jenderal, yayasan, vila dan perusahaan Korea juga menguasai lahan tersebut,” kata TB Hasanuddin kepada sejumlah wartawan, Senin 28 Desember 2020.

TB Hasanuddin menyebutkan, berdasarkan hasil penelusurannya ternyata FPI bukan pihak pertama yang menguasai lahan PTPN VIII itu.

“Sebelumnya ada individu, perusahaan atau kelompok yang menguasai lahan milik negara itu,” ujar TB Hasanuddin.

Ia mengatakan, berdasarkan data yang ia peroleh, lahan milik negara yang bermasalah di bekas perkebunan Cikopo Selatan Gunung Mas yang sekarang diklaim oleh PTPN VIII seluas sekitar 352.67 hektare ini tersebar di 6 desa. Rinciannya yakni di Desa Sukakarya dan Kopo, Kecamatan Megamendung seluas lebih kurang 94.26 hektare; Desa Sukagalih, Megamendung seluas lebih kurang 40.08 hektare; dan di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung seluas 65.46 hektare.

Sedangkan di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung seluas 97.71 hektare dan di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua seluas lebih kurang 55.16 hektare.

“Total di 6 di desa di 2 kecamatan itu seluas 352.67 hektare,” kata dia.

Selain itu, kata TB Hasanuddin, pihaknya meminta semua pihak yang menguasai lahan milik PTPN VIII harus keluar sesuai aturan yang berlaku.

“Saya tidak membela siapapun, tapi negara harus adil dan mendukung PTPN VIII. Jangan hanya satu pihak saja yang diusir, hukum harus ditegakkan untuk semua,” ucapnya.(kia/ras)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *