China Peringatkan Aliansi Lima Mata Tak Turut Campur Soal Aturan Baru di Hong Kong

  • Whatsapp
Lima belas anggota parlemen pro-demokrasi mengundurkan diri bulan ini sebagai protes atas aturan baru China. (Foto: Reuters)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, HONG KONG – Negara China menegur keras negara-negara the Five Eyes alliance (Aliansi Lima Mata) yang menuduh Beijing telah melakukan upaya membungkam kritik di Hong Kong.

Diketahui, aliansi Lima Mata, yakni Inggris, AS, Australia, Selandia Baru dan Kanada mendesak Beijing untuk membalikkan arah. Aliansi Lima Mata merupakan badan intelijen gabungan dari lima negara Anglophone yang dibentuk selama Perang Dingin dan pada awalnya dikembangkan untuk memantau Uni Soviet dan sekutunya.

Read More

Dilansir dari BBC, seorang juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, memperingatkan kepada mereka untuk tak turut campur urusan China. Ia pun mengatakan tidak masalah jika mereka memiliki lima atau 10 mata.

“Mereka harus berhati-hati atau mata mereka akan dicabut.”

“Orang China tidak pernah membuat masalah dan tidak pernah takut pada apa pun,” katanya, kepada wartawan di Beijing, Kamis 19 November 2020.

Pekan lalu, Hong Kong mengeluarkan empat anggota parlemen pro-demokrasi dari badan legislatifnya setelah Beijing mengeluarkan resolusi yang memungkinkan pemerintah kota untuk memecat politisi yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Lalu, adanya pemecatan tersebut ditanggapi oleh semua anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong dengan mengumumkan pengunduran diri mereka.

Hal itu terjadi untuk pertama kalinya sejak Inggris menyerahkan wilayah itu kembali ke China pada 1997, badan itu hampir tidak memiliki suara yang berbeda pendapat.

Pemecatan empat anggota parlemen dipandang oleh banyak orang sebagai upaya terbaru China untuk membatasi kebebasan Hong Kong. Namun hal itu dibantah oleh Beijing.

Menteri luar negeri dari Aliansi Lima Mata mendesak China untuk mengembalikan posisi mereka. Ia menyebutkan, bahwa langkah itu jelas melanggar komitmen Beijing yang mengikat secara hukum untuk melindungi kebebasan dan otonomi wilayah itu.

Tak hanya itu, Mereka juga menuduh Beijing merusak hak orang-orang di Hong Kong untuk memilih perwakilan mereka.

Sebagai informasi, Hong Kong dikembalikan ke China di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”, yang memungkinkannya mempertahankan lebih banyak hak dan kebebasan daripada China daratan hingga tahun 2047.

Sebagai Daerah Administratif Khusus, Hong Kong harus memiliki sistem hukumnya sendiri, banyak partai politik, dan hak termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara.

Tetapi pada akhir Juni China mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial dan berdampak luas di wilayah itu setelah bertahun-tahun protes pro-demokrasi dan anti-Beijing, yang mengurangi otonomi Hong Kong dan membuatnya lebih mudah untuk menghukum para demonstran.

Beijing mengatakan undang-undang itu akan mengembalikan stabilitas di wilayah itu, tetapi pemerintah barat dan kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang itu secara efektif membatasi kebebasan berbicara dan protes. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *