Nilai Real Time SKM Terhadap Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bandung Diatas 80

  • Whatsapp
Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Bandung, Supardian.(notif.id)
Perkiraan waktu baca: 5 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik dengan pemanfaatan IT milik Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung sangat memuaskan. Nilai kepuasan secara real time yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan publiknya diatas 80.

Transformasi pelayanan publik dari manual ke digital tersebut ternyata telah dirintis sejak tahun 2017. Pelayanan publik secara online milik DPMPTSP tersebut perdana beroperasi di tahun 2018 dengan kehadiran aplikasi SAMIRINDU (sabilulungan sistem informasi perizinan terpadu).

Read More

Dari data dan informasi yang dihimpun Notif, aplikasi SAMIRINDU ini merupakan aplikasi yang dinilai cukup upgradable. Dimana aplikasi ini di dalamnya kaya akan konten terkait kebutuhan dunia usaha. Masyarakat pun bisa mengakses aplikasi tersebut dengan cukup mudah, kapanpun dan dimanapun.

Lalu lintas kunjungan masyarakat menuju aplikasi SAMIRINDU ke website resmi DPMPTSP Kabupaten Bandung membludak. Terlebih di dalam aplikasi SAMIRINDU, selain terdapat konten Online Single Submission (OSS) juga terdapat konten idola para masyarakat yang berkeingin membuat usaha baru. Konten tersebut bernama SILONCER (sistem layanan online cetak sendiri).

Menurut Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Bandung, Supardian, SILONCER memudahkan pemohon melakukan proses perizinan secara online, tanpa harus dilakukan secara kontak fisik. Aplikasi milik DPMTSP tersebut cukup juga dinilai efektif, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Caranya juga sangat mudah. Tinggal upload persyaratan, nanti akan diverifikasi oleh kami. Jika terverifikasi maka akan ditandatangani secara digital oleh kepala dinas. Jika sudah, akan ada notifikasi ke email pemohon. Pemohon lalu diminta untuk mengisi survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),” ujar Dian belum lama ini saat ditemui Notif di runag kerjanya.

Setelah mengisi survei IKM, lanjut Dian, pemohon nantinya bisa mendownload izin tersebut dengan cara menscan QR Code lalu bisa langsung diprintout sebagai bukti salinan. Valid atau tidaknya izin tersebut bahkan bisa dilakukan pengecekan.

Mengenai nilai survei kepuasan masyarakat (SKM), masyarakat pun bisa mengaksesnya secara real time berdasarkan periode. SKM ini dibuat secara transparan hasil penilaian dari masyarakat yang sudah memanfaatkan aplikasi tersebut. Nilai SKM yang diberikan masyarakat terhadap kemudahan layanan DPMPTSP diatas 80. Dengan nilai itu maka oleh sistem, mutu pelayanannya terbaca sangat baik.

“Masyarakat atau pemohon bahkan bisa melakukan pengecekan progress perizinan yang sedang ditempuh. Karena di aplikasi SMAIRINDU ini ada tracking sistemnya. Semua transparan karena sistem yang mengatur,” ucap dian.

Pemohon yang mengajukan perizinan dipastikan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Masalah biaya sendiri menjadi parameter yang mendapat penilaian cukup besar di SKM dari masyarakat. Sebab, adanya perizinan secara online ini tentu meminimalisir adanya percaloan.

Sementara masalah kecepatan waktu proses, mendapat nilai kecil di SKM meski nilainya masih diatas 80. Artinya sistem tersebut membutuhkan dorongan untuk dikembangkan lebih baik lagi. Ada dua kendala yang menyebabkan masalah kecepatan waktu mendapat nilai kecil. Pertama, pemohon kurang adaptif dengan pengunaan teknologi. Yang kedua, bisnis proses perlu penyederhanaan.

“Karena memang masih banyak masyarakat yang belum akrab dengn teknologi. Nah untuk prosesnya ini masalah banyaknya bentuk izin. Dan setiap izin itu berbeda syaratya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari kementerian. Dan ini berpengaruh pada SDM. SDM harus menguasai terhadap sejumlah substansi izin,” kata dia.

Pendampingan Pemohon

Bagi masyarakat atau pemohon yang tidak akrab dengan teknologi, DPMPTSP sendiri memberikan layanan gratis pendampingan. Pemohon bisa datang ke kantor DPMPTSP untuk memproses permohonan izin secara online. Caranya, para pendamping akan melakukan guidence agar persyaratan yang diajukan pemohon masuk dalam sistem.

“Kami bantu pendampingannya. Semua loket yanga da mulai dari loket customer service, loket perizinan, hingga loket aduan akan digunakan sebagai pendampingan. Nanti jika sudah selesai, pemohon akan diberi pemahaman, agar saat dirumah pemohon bisa melakukan sendiri,” kata dia.

Pemohon pun bisa konsultasi dengan memanfaatkan hotline hingga akun media sosial DPMPTSP Kabupaten Bandung jika mengalami kesulitan. Dian mengatakan, layanan konsultasi dari DPMPTSP Kabupaten Bandung sangat responsif. Terlebih, DPMPTSP telah membuat bidang khusus yang menangani advokasi, pengaduan dan peningkatan layanan.

“Untuk layanan ini bisa dicek langsung di aplikasi SAMIRINDU. Hotline, akun media sosail, atau nomor WhatsApp telah disediakan. Silahkan manfaatkan,” kata dia.

Dengan berbagai kemudahan dan terobosan layanan publik secara online, tambah Dian, DPMPTSP Kabupaten Bandung mendapat juara kedua sebagai DPMPTSP terbaik se-Jawa Barat. Indikator penilaian juara juga tidak main-main. Sebab, Pemprov Jabar melakukan uji petik di lapangan. Salah satgunya melakukan pengecekan nilai SKM secara real time, hingga progres perkembangan layanan dengan teknolgi betul-betul mengurangi risiko tatap muka atau fisik yang berpotensi menimbulkan adanya aksi percaloan.

Tren Realisasi Investasi Naik

Kemudahan mendapat izin usaha melalui online berdampak terhadap realisasi investasi di Kabupaten Bandung. Tren realisasi investasi selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari data yang dihimpun Notif, pada tahun 2016 realisasi investasi di Kabupaten Bandung berkisar 8,1 triliun. Nilai realisasi investasi kemudian mengalami kenaikan di tahun berikutnya menjadi 10,9 triliun. Hadirnya aplikasi SAMIRINDU di tahun 2018 mendongkrak nilai realisasi investasi hingga 16,9 triliun. Sedangkan di tahun 2019 realisasi investasinya mencapai 23,3 triliun.

“Sebetulnya di tahun 2020 targetnya 30 triliun. Tapi saat ini sudah lebih dari 20 triliun. Artinya memang secara keseluruhan di empat tahun terkhir ini realisasi investasinya selalu naik,” kata Dian.

Pandemi Covid-19 memang sedikit memberi dampak pada realisasi investasi. Namun tidak begitu signifikan. Sebab, pada dasarnya proses mendapat perizinan dilakukan secara online. Kendati demikian, industri existing perkembangannya cukup berat akibat pandemi ini.

“Tapi kegiatan usaha lainnya tetap ada permohonan. Karena daya ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya drop. Meski ada dampak tapi tidak signifikan,” kata dia.

Perubahan layanan publik di bidang perizinan yang mampu mendongkrak realisasi investasi tersebut, tutur Dian, didorong juga dengan seperangkat regulasi yang dikeluarkan presiden untuk kemudahan investasi. Meski kudah, kata dia, bukan berarti abai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, DPMPTSP tak pernah memberikan kesulitan bagi pemohon untuk mendapatkan izin jika tahapan normatifnya terpenuhi. Pemohon pun harus berkomitmen memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai regulasi yang ada. Dengan adanya regulasi kemudahan perizinan, tentu DPMPTSP akan memberikan layanan terbaik sesuai SOP.

Jika ada anggapan bahawa membuat izin dipersulit, Dian meluruskan itu tidak benar. Yang perlu jadi catatan, apakah pemohon memenuhi persyaratan normatifnya atau tidak? Kalau syarat terpenuhi, masa DPMPTSP tidak akan mempersulit. Apalagi sistemnya jelas-jelas telah menggunakan online.

“Ada memang di bidang-bidang khusus yang waktunya untuk mengeluarkan izin jadi lama. Misal di masalah izin limbah. Itu kan perlu ada pengkajian. Dan itu perlu waktu, bukan dipersulit. Karena bisa jadi saat kajiannya tidak memenuhi syarat,” kata dia.(*/adv)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *