2.524 Penyandang Disabilitas yang Memiliki Hak Suara Diminta Ikut Mengawasi Pelaksanaan Pilbup Bandung 2020

  • Whatsapp
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Peyandang Disabilitas oleh Bawaslu Kabupaten Bandung di salah satu hotel di Jalan Kopo, Margahayu, Senin 26 Oktober 2020.(notif.id)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Sedikitnya 2.524 orang peyandang disabilitas di Kabupaten Bandung memiliki hak suara secara konstitusional untuk berpartisipasi di Pilbup Bandung 2020.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung berharap, ribuan para peyandang disabilitas tersebut selain berpartisipasi dalam menggunakan hak suaraya, juga turut berkontribusi dalam pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bandung 2020.

Read More

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten, Hedi Ardia mengatakan, dari 2.524 orang penyandang disabilitas, 1.296 orang menyandang disabilitas fisik, 267 orang menyandang disabilitas intelektual, 487 orangn menyandang disabilitas mental, dan 474 orang menyandang disabilitas sensorik.

“Kami memberikan sosialisasi agar penyandang disabilitas yang memiliki hak suara ini ikut berkontribusi untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pilbup Bandung 2020,” ujar Hedi usai acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Peyandang Disabilitas di salah satu hotel di Jalan Kopo, Margahayu, Senin 26 Oktober 2020.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, Hedi mengimbau para penyandang disabilitas lebih sadar dengan hak dan kewajibannya, bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menyampaikannya kepada Bawaslu apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan regulasi.

“Semisal nama mereka tidak ada di daftar pemilih, kemudian TPS yang dibuat oleh KPPS itu ternyata ada tangganya, surat suara tidak sesuai dengan tamplate yang ramah dengan disabilitas. Hal-hal seperti itu yang kita kontribusi mereka juga, tidak hanya selesai di sosialisasi ini. Tapi bagaimana action nanti di lapangan ketika terjadi hal yang bertentangan,” kata dia.

Hedi menambahkan, pelibatan pada penyandang disabilitas ini pun pada pelaksanaan pemilu sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Bawaslu.

“Untuk Pilkada, kenapa baru kali ini karena banyak segmen kelompok masyarakat yang harus kita sentuh dan libatkan. Jadi kita juga berusaha untuk melibatkan semua pihak tanpa melihat status sosial dan sebagainya. Hanya kan mungkin perlu waktu saja dan ada keterbatasan yang mungkin harus bisa dipahami juga,” ujarnya.(put/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *