DPRD Sumedang Sindir Kinerja Dony – Erwan, Atang Setiawan: Banyak Program yang Tidak Jelas

  • Whatsapp
DPRD Sumedang menggelar Rapat Paripurna terkait lima peraturan daerah (Perda) yang disampaikan Pemkab Sumedang, di Gedung DPRD Sumedang, Jawa Barat, Kamis 22 Oktober 2020.(ist)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, SUMEDANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumedang, Atang Setiawan sindir kinerja dua tahun kepemimpinan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan.

Menurutnya, beberapa program untuk menjadikan Sumedang lebih baik di kepemimpinan Dony masih belum jelas arahnya.

Read More

“Saya menilai, kinerja dua tahun kepemimpinan Dony Ahmad Munir dan Erwan Setiawan tingkat keberhasilannya masih terbilang belum jelas,” kata Atang Setiawan saat Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Sumedang, Kamis 22 Oktober 2020.

Menurut politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri (PDI-Perjuangan) ini, pengusulan Jatigede untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan setelah melakukan studi banding ke Mandalika Lombok ternyata tidak mudah untuk satu kawasan dijadikan KEK.

“Kami berpikir, daripada terlalu mengawang-awang Sumedang menjadi KEK, kenapa tidak dorong untuk mengembangkan desa wisata saja, kan di Sumedang banyak desa yang berpotensi menjadi desa wisata, sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Sumedang,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Atang, pihaknya menilai bukan berarti Pemkab Sumedang dilarang untuk memiliki cita-cita yang tinggi menjadi KEK.

“Bukan tidak boleh, tetapi lebih bagus kalau kita mulai dari hal yang kecil yang potensinya sudah ada,” bebernya.

Ditambahkan politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai jika dua tahun masa kepemimpinan Dony Ahmad Munir – Erwan Setiawan memang cukup banyak prestasi yang telah dicapai, diantaranya upaya peningkatan kinerja aparatur sipil negata (ASN) di lingkungan Pemkab Sumedang yang diukur dalam Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), pelayanan Perizinan juga sudah transparan, dan pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan peningkatan dan juga keberhasilannya.

Meski begitu, kata Atang, ketika pihaknya membandingkan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sumedang, ternyata masih banyak janji politik Dony- Erwan yang saat ini belum jelas kelanjutannya dan belum jelas tingkat keberhasilannya.

“Hingga saat ini program pengentasan kemiskinan nyaris tidak terdengar lagi, dan banyak program yang muncul secara tiba-tiba, seperti program pemaganagan ke Jepang hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya,” tutur Atang.

Kemudian, ujar Atang, di penghujung tahun 2019 secara tiba-tiba Pemkab Sumedang menggelar kejuaraan Iternasional paralayang (Paragliding).

“Event paragliding tidak jelas manfaat dan kelanjutannya,” ucapnya.

Selain itu, di tahun yang sama juga Pemkab menggelar event tari umbul di Jatigede yang berujung membebani Pemerintahan Desa di Sumedang.

“Event tari umbul dibebani ke setiap Pemdes yang ada di Sumedang. Event tersebut pun tidak jelas arah dan targetnya,” bebernya.

Ditambahkan Atang, pihaknya berharap
saat Pemkab Sumedang menentukan sebuah perencanaan seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPRD. Sebab, lanjut Atang,
semua kebijakan akan memiliki konsekuensi, baik konsekuensi teknik, politik maupun konsekuensi anggaran.

“Ini bentuk tanggungjawab, dan bentuk Kanyaah (kasih sayang) terhadap Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.(kia/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *