Ratusan Warga Terkena Dampak Pembangunan Jatigede Unjuk Rasa di Kantor IPP Sumedang

  • Whatsapp
Warga terkena dampak Jatigede saat demo di kantor IPP Sumedang (kia)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, SUMEDANG – Aksi unjuk rasa warga terdampak proyek pembangunan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kembali digelar.

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FK-OTD) ini mendatangi Kantor IPP Sumedang, Jl Prabu Gajah Agung, Kabupaten Sumedang, Senin 19 Oktober 2020.

Read More

Berdasarkan pantauan Notif, aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 09.40 WIB, dijaga ketat ratusan aparat kepolisian dari Polres Sumedang.

Koordinator aksi, Aden Tarsiman, mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan uang pengganti dan santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk Jatigede kepada 700 KK yang hingga saat ini belum terselesaikan.

“Kami meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan hak kami,” kata Aden Tarsiman di lokasi.

Sealin itu, kata Aden, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan elevasi Jalan lingkar Jatigede, dan melakukan pendataan bangunan yang terlewat sesuai data buku kuning Tahun 1982 – 1984. Kemudian, ujar dia, pihaknya
meminta Pengadilan Negeri (PN) Sumedang menerima pendaftaran Gugatan Biasa (G) warga OTD Jatigede terkait uang pengganti rumah dan uang santunan penanganan dampak sosial kemasyarakata proyek Waduk Jatigede. Sebab, kata dia, yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah Gugatan Sederhana (GS).

“Kami meminta PN Sumedang menerima pendaftaran gugatan biasa, dan meminta Pemkab Sumedang untuk tidak melaksanakan penertiban budidaya ikan dengan keramba jaring apung (KJA) yang berlokasi di Waduk Jatigede,”katanya.

Ditempat yang sama, Bupati Sumedang Dony Ahmas Munir menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang dan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) mengenai permasalahan warga OTD Jatigede.

“Kami masih menunggu jawaban dari MA dari gugatan sederhana menjadi gugatan biasa,” ucapnya.

Selain itu, Dony mengatakan, Pemkab Sumedang akan meminta data kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilakukan elevasi dan diajukan kepada pemerintah pusat.

“Pemkab Sumedang akan berkoordinasi kepada BBWS, BPN dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di Jatigede,” tutur Dony.

Panitera Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, Hadi Riyanto menyampaikan bahwa Pengadilan pada prinsipnya akan selalu melayani permasalahan yang diajukan oleh setiap warga negara. Kendati demikian, ujar Hadi, setiap pengaduan yang masuk yang memutuskan tentang suatu perkara yaitu Hakim.

“Hakim tidak bisa mengintervensi kepada Jaksa atau lainnya untuk memutuskan suatu perkara,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupateb Sumedang Titus Diah mengatakan, anggaran yang disampaikan oleh Satker Jatigede sebesar Rp 30 Mikiar tersebut merupakan anggaran yang diperuntukan untuk penggantian Jalan Lingkar Timur, Jalan Lingkar Selatan Jatigede, dan sebanyak 436 KK.

“Anggaran tersebut bukan untuk penggantian kepada 700 KK yang terdampak Jatigede, tetapi untuk yang 436 KK,” tuturnya. (kia/fik)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *