Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19

Ade Sunarya, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang.(ist)

Oleh: Ade Sunarya, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumedang

Waktu berjalan semakin mendekati hari pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 yang diadakan di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, dan akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Tak terasa tersisa tiga bulan menjelang.

Pilkada serentak tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yaitu Pasal 201 ayat (6) UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa Pilkada dilaksanakan pada bulan September 2020. Karena kondisi pandemi Covid-19, presiden mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2020 untuk mengatasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kemudian Perpu tersebut disahkan menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni diatur dalam Pasal 201A ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, kemudian di ayat (3) nya apabila pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksankan pada bulan Desember 2020, maka akan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam ini dapat diatasi dan tidak mengganggu tahapan pemungutan suara.

Baca Juga:   Fokus Produksi Ventilator Cegah COVID-19, Inggris akan Isolasi Warganya yang Berusia 60 Plus

Proses tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 yang sedang dan akan berlangsung: perbaikan DPS oleh PPS (29 September 2020); rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK (4-6 Oktober 2020); rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota (7-9 Oktober 2020); rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat KPU kab/kota untuk ditetapkan menjadi DPT (9-16 Oktober 2020); penyampaian DPT kepada PPS (17-26 Oktober 2020); pengumuman DPT oleh PPS (28 Oktober – 6 Desember 2020); kampanye Pilkada (26 September – 5 Desember 2020); penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) (31 Oktober 2020); pengumuman LPSDK (1 Novermber 2020); penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (6 Desember 2020); Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) (7 Desember 2020); hari pemungutan suara (9 Desember 2020).

Baca Juga:   UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 7 Juni 2020: 31.186 Positif, 10.498, Sembuh, 1.851 Meninggal

Penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020 dari jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP serta stakeholder mempersiapkan penyelenggaraan sebaik mungkin demi terjaminnya hak atas partisipasi politik disamping itu demi terjaminnya hak atas kesehatan.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 didasarkan pada hukum, sebagaimana asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat hukum tertinggi) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Atas Partisipasi Politik

Hak politik merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Dalam UUD Tahun 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada Pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; Pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan Pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Hak Atas Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar yang dimiliki manusia, sebagaimana tersurat dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945 bahwa “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” ditegaskan dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga menegaskan keabsolutannya untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right), termasuk kondisi darurat.

Baca Juga:   Yurianto: Meski Hasil Tes Negatif, Bukan Garansi Tidak Terinfeksi COVID-19

Demi mewujudkan Pilkada serentak tahun 2020 yang sehat, segenap stakeholder wajib memahami dan menerapkan perubahan perilaku berupa penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 (mengenakan masker, physical distancing/menjaga jarak, mencuci tangan) dan penegakan hukum.

*) Isi dan gagasan tulisan ini adalah tanggung jawab penulis dan bukan bagian dari tanggungjawab redaksi notif.id. Redaksi hanya memiliki kewenangan menyunting tulisan tanpa mengubah substansi isi dan gagasan penulis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here