Dipanggil Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Seorang ASN Pemkab Bandung: Bawaslu Tidak Profesional

Sekcam di wilayah selatan Kabupaten Bandung berinisial AYP memenuhi undangan untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, Jumat 18 September 2020.(wisnu saputra)

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bandung dipanggil Bawaslu Kabupaten Bandung untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik, Jumat 18 September 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan, seorang ASN yang dipanggil merupakan sekretaris camat berinisial AYP, yang diduga ikut mengantar salah satu bakal calon saat menjalani tes kesehatan di RSHS Kota Bandung pada 8 September 2020 lalu.

“Kenapa ada rentan waktu yang begitu lama saat kejadian sampai hari ini, karena kami mencari informasi dan keterangan siapa orang ini (AYP). Walaupun saya hadir di lokasi, saya tidak mengenal namanya, saya hanya mengidentifikasi wajah, postur tubuh dan ciri-ciri lainnya,” ujar Hedi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat 18 September 2020.

Menurut keterangan saksi pada saat kejadian, ujar dia, memastikan bahwa yang bersangkutan adalah ASN berinisial AYP dan memiliki NIP sebagai Sekcam di wilayah selatan Kabupaten Bandung.

“Dan berdasarkan tadi hasil klarifikasi, yang bersangkutan membantah hal itu. Bahwa dia tidak hadir di sana dan di foto itu bukan dirinya. Itu wajar. Tinggal nanti diklarifikasi kepada saksi-saksi yang hadir di lapangan,” kata Hedi.

Baca Juga:   Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak Mulai Dipetakan oleh Bawaslu Jabar

Untuk kasus AYP, lanjut Hedi, Bawaslu memiliki pertimbangan lain, karena kebetulan yang bersangkutan mantan Kasubbid Diklat BKPSDM Kabupaten Bandung.

“Sehingga ada pertimbangan kami tidak konfirmasi ke BKPSDM. Hasil pemeriksaan nanti dikonfrontir ke saksi, setelah itu keterangan saksi seperti apa, baru nanti kita buatkan kajiannya secara komprehensif dan disampaikan ke KASN melalui Bawaslu Jabar, Bawaslu RI,” terangnya.

Hedi menyebut, total sampai dengan saat ini sudah ada 14 ASN Pemkab Bandung yang dipanggil terkait dugaan pelanggaran kode etik keterlibatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sementara itu AYP, salah seorang ASN Pemkab Bandung mengaku jika pemanggilan dirinya oleh Bawaslu Kabupaten Bandung karena diduga telah melanggar kode etik dan kenetralitasan ASN dalam pelaksanaan Pilbup Bandung 2020 dinilai salah sasaran.

AYP bahkan mengaku tersudutkan dengan sejumlah pemberitaan di sejumlah media yang memuat sejumlah pernyataan salah dari pihak Bawaslu Kabupaten Bandung. Menurut AYP, Bawaslu Kabupaten Bandung terlalu tergesa-gesa dalam menganalisa dugaan keterlibatan ASN yang menyasar pada dirinya.

Baca Juga:   Sidang Sengketa Tahapan Pencalonan, Bawaslu Periksa Alat Bukti dari Pasangan Lili-Wida dan KPU Kabupaten Bandung

“Kamis 17 September saya mendapat undangan untuk memenuhi panggilan Bawaslu yang isi surat panggilannya diminta agar saya mengklarifikasi terkait kode etik dan kenetralan saya sebagai ASN. Saya diminta hadir pada Jumat 18 September,” ujar AYP saat dihubungi, Sabtu 19 September 2020, malam.

AYP mengaku kaget saat mendapat surat panggilan tersebut. Namun, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak salah, maka dirinya hadir memenuhi panggilan tersebut.

Di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung pada Jumat 18 September 2020, pihak Bawaslu menuding jika dirinya hadir pada saat Tes Kesehatan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Bandung 2020 di RSHS pada 8 September 2020.

“Pihak Bawaslu menyatakan jika saya ada di RSHS pada 8 September 2020. Padahal di hari yang sama dari pagi sampai sore, saya mendapat tugas dari Pak Camat untuk menghadiri rapat di Soreang. Foto saya menghadiri rapat itu juga da,” kata dia.

Baca Juga:   KPU Kabupaten Bandung Ajukan Penambahan Anggaran Pilkada Senilai 20,9 M, Bupati Justru Minta Kencangkan Ikat Pinggang

AYP menyayangkan adanya stamen dari Bawaslu Kabupaten Bandung yang terlalu menyudutkan dirinya. Bawaslu dinilai AYP asal statmen tanpa menilik lebih jauh sebab-akibat yang mengakibatkan namanya tersudutkan.

“Jelas ini salah sasaran. Saya prihatin, dimana menurut saaya lembaga sekelas Bawaslu memberikan statmen yang justru menyudutkan seseorang. Pertanyaaannya? Apakag Bawaslu diisi orang-ornag yang kompeten?,” kata dia.

Terlebih, Bawaslu sempat melontarkan kata-kata jika dirinya adalah mantan Kasubid Diklat BKPSDM Kabupaten Bandung. Yang ia sayangkan, Bawaslu tidak berkoordinasi dengan BKPSDM yang mana dengan statmen itu menujrus seolah-olah BKPSDM melindungi dirinya.

“Bawaslu tidak profesional, tidak kompeten menjalankan tupoksinya. Jika proses penyeidikan terbukti saya tidak bersalah, saya meminta agar Bawaslu melakukan klarifikasi di media massa agar nama baik saya tidak dirugikan. Saya pastikan, yang dituduhkan kepada saya oleh Bawaslu, itu tidak benar. Saya adalah sasaran yang salah,” kata dia.(put/ell)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here