Survei JSPP: Masyarakat Ingin Pilkada Dilaksanakan Meski Pandemi Covid-19

Tangkapan layar hasil survei yang dilakukan Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) di Sukabumi.

NOTIF.ID, SUKABUMI – Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) melakukan riset terkait adaptasi kebiasaan baru masyarakat di kabupaten terluas di Jawa Barat. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, masyarakat ingin Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan.

Baik pemerintah atau penyelenggara Pilkada dinilai perlu memerhatikan aspirasi masyarakat ini. Keduanya juga mau atau tidak mau harus memikirkan skema terbaik agar Pilkada bisa tetap digelar dan masyarakat tetap terlindungi dari ancaman Covid-19.

Survei ini dilakukan karena JSPP menilai pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan, tak jarang mengabaikan aspirasi masyarakat. Padahal sejumlah poin penting dalam membuat kebijakan justru muncul dari suara masyarakat.

Muhamad Salman Ramdhani, Founder JSPP mengatakan survei yang dihelat di awal September 2020 itu mengemukakan selain berkenaan dengan Pilkada, juga poin-poin lain seperti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dibukanya tempat hiburan, denda pelanggar protokol kesehatan, hingga sosialisai 3M yang belum menyentuh penduduk di pelosok.

“Survei ini dilaksanakan tanggal 7-12 September 2020 dengan sample 500 reseponden, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 4,47 per sen dan tersebar di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi,” kata Salman, dalam siaran tertulis yang diterima Notif.id, Sabtu 19 September 2020.

Baca Juga:   UPDATE Covid-18 Jabar 30 April 2020: 1.009 Positif, 79 Meninggal, 107 Sembuh

Di Sukabumi, sebanyak 99 per sen masyarakat tahu bahwa saat ini sedang pandemi Covid-19 dan sebanyak 78 per sen dari mereka merasa takut dengan situasi ini.

Karena situasi itu, sebanyak 88 per sen dari masyarakat setuju menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari, 84 per sen setuju untuk rajin mencuci tangan, tetapi hanya 69 per sen yang setuju untuk menjaga jarak dan 45 per sen saja yang tidak mau berkerumun.

“Alasan yang diungkapkan masyarakat yang tampak masih abai dengan protokol kesehatan selama pandemi ini muncul dari perasaan menganggap lingkungannya masih aman dan jauh dari kasus positif,” kata Salman.

Tapi, meski banyak yang mengaku takut dengan situasi pandemi, masyarakat juga takut untuk rapid test atau swab test.Sebanyak 81 per sen masyarakat tidak setuju dengan rapid test dan 89 per sen tidak setuju tes swab, begitu juga ketidaksetujuan untuk dites dengan keduanya secara massal.

“Ini temuan mengejutkan,” kata Salman.

Baca Juga:   Sumedang Diselimuti Gembira, ABK asal Ganeas yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Dalam menjalankan kebiasaan hidup bersih melalui gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) sebagai langkah pencegahan Covid-19, baru dua M saja yang masyarakat mampu melakukannya dengan baik. Dan masyarakat juga tidak setuju jika ketidakmampuan mereka melakukan seutuhnya 3 M ditakut-takuti dengan denda, seperti denda bagi yang tidak memakai masker.

Masyarakat takut dengan pandemi, maka mereka menanggapi negatif dibukanya tempat hiburan yang akan mengundang datang banyak orang, seperti tempat wisata, alun-alun, taman, dan tempat hiburan malam. Tetapi menyayangkan jika pendidikan berupa sekolah, pembelajarannya dilakukan dari jarak jauh. Survei mengungkap hanya 7 per sen saja yang setuju Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sebanyak 90 per sen lebih sisanya ingin pembelajaran tatap muka di semua level pendidikan dibuka kembali.

Terkait Pilkada, sebanyak 78 per sen masyarakat setuju pemilihan kepala daerah itu digelar. Alasannya, karena saat ini sudah waktunya. Masyarakat setuju asal Pilkada dilaksanakan dengan tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

“Setidaknya ini di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah sudah sepatutnya memerhatikan hasil survei ini untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dan merumuskan inovasi dalam kebijakan berikutnya,” kata Salman.

Baca Juga:   Aparat Gabungan TNI-Polri Disiagakan di Tempat Keramaian yang Ada di Sumedang, Ada Apa Ya?

Beberapa rekomendasi yang diajukan yakni: Pertama, edukasi gerakan 3M dan pentingnya uji massal rapid dan swab untuk mencegah penyebaran covid harus makin gencar. Gencar disini maksudnya harus sampai ke pelosok. Survei banyak menemukan masyarakat di pelosok yang tidak begitu laham dengan ini.

Kedua, pemerintah harus melakukan inovasi pendekatan dalam menerapkan hukuman. Denda seharusnya jadi pilihan terakhir.

Ketiga, soal PJJ. Masyarakat sebenarnya lebih butuh inovasi pembelajaran tatap muka dibandingkan PJJ dan rencana bantuan dana kuota 7 triliun lebih. Dana sebesar itu dinilai lebih baik untuk inovasi pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang tidak memakan waktu agar tidak terjadi cluster baru, tapi berkualitas bagi SDM. Itu hal penting yang harus dipikirkan ketimbang menyalurkan bantuan.

Keempat, jangan terburu-buru membuka tempat wisata, sarana umum dan tempat hiburan. Mayoritas masyarakat sebenarnya tidak setuju.

Kelima, bagi penyeleggara Pilkada dan semua pihak yang terlibat didalamnya. Segera antisipasi pesta demokrasi ini agar tidak menjadi cluster penyebaran baru. (mrb/mrb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here