Puluhan Warga Kelurahan Garuda Kota Bandung Berunjuk Rasa di Kantor PN Tipikor Bandung, Ini Aspirasinya

Puluhan warga Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 15 September 2020.(boby roska)

NOTIF.ID, BANDUNG – Puluhan warga Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 15 September 2020.

Dalam aksinya, sejumlah warga tersebut berorasi menyuarakan aspirasinya terkait adanya gugatan tanah oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris, yang selama ini sudah ditempati warga selama hampir 50 tahun. Mereka berunjuk rasa sambil membentangkan sejumlah spanduk.

Torkis Parlaungan Siregar selaku kuasa hukum warga meminta agar pemutus perkara untuk bertindak sesuai keadilan.

“Saya selaku kuasa hukum tergugat merasa prihatin dengan penegakan hukum yang berkeadilan itu masih jauh dari harapan publik. Negeri kita selalu goncang-ganjing terhadap peristiwa hukum yang tidak masuk akal. Banyak oknum petinggi kejaksaan, oknum petinggi kepolisian dan ada pula oknum hakim yg ditangkap KPK,” kata Torkis di lokasi.

Torkis mengatakan, gugatan perkara perdata dengan nomor 65/pdt.G/2020/PN.Bdg tersebut dinilai sudah kedaluarsa dan melampau batas waktu. Hal tersebut, kata dia, dikarenakan masa gugatan sudah lebih dari 30 tahun. Hal itu juga senada dengan pasal 835 KUHPerdata yang menyatakan tuntutan akan gugur jika sudah kedaluarsa paling tidak 30 tahun lamanya.

“Sesuai dengan ketentuan pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika sudah lebih dari 30 tahun maka tuntutan hukum baik kebendaan atau perorangan itu dihapus. Ini sudah 50 tahun lamanya. Kemana saja selama 50 tahun ini, tiba-tiba mereka mengklaim ini tanah. Tiba-tiba dibuat dasar gugatan juga,” kata dia.

Torkis menyebut, tanah seluas 76.093 meter persegidi Kelurahan Garuda tersebut telah ditempati warga selama kurang lebih 50 tahun. Ada lebih dari 180 warga yang bertempat tinggal disana secara turun temurun. Menurut Torkis, hukum dan keadilan saat ini dirasa jauh dari harapan publik.

“Kami dukung pemerintah agar peradilan bisa mempraktekan perilaku yg bebas suap, tidak boleh gratifikasi, tidak boleh ada korupsi. Setiap memutus perkara harus menunjukan sikap ketuhanannya yang bersih, adil, akuntabel dan independen,” kata Torkis.

“Itu yg selalu kami sampaikan di ruang-ruang publik ini. Maka warga yang terancam digusur oleh kekuasaan hukum punya sikap mengingatkan peradilan, bahwa warga teraniaya terzolimi,” imbuh dia.

Dengan adanya perkara seperti ini, lanjut Torkis, pihaknya mencium ada keterlibatan oknum-oknum berkekuatan besar dan cukong-cukong.

“Bayangkan, sudah 50 tahun tiba-tiba ada yang mengklaim mengaku ahli waris. kemana saja selama 50 tahun ini. Terus nilai objek gugatan 1 miliar lebih ini patut diduga ada cukong dan pemodal dibelakang ini. biarlah media yg mencarinya,” ungkapnya.

Dia meminta pemutus perkara agar menolak gugatan penggugat dan hadirkan keadilan.

“Majelis jangan mau di iming-imingi cukong yang tidak berkeadilan. Karenanya warga minta dipulihkan kembali kondisi morilnya, tangkap para oknum yang berperan dibalik ini semua,” ucapnya.(boy/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here