Gawat! Ada Mobilisasi Tenaga PD dan PKH untuk Memilih Pasangan Bakal Calon Bupati Bandung

Hedi Ardia Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kab Bandung. (istimewa)

NOTID.ID, KABUPATEN BANDUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung menerima laporan adanya mobilisasi tenaga Pendamping Desa (PD) untuk memilih pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung 2020.

Tak hanya PD, Bawaslu juga menerima adanya laporan mobilisasi serupa kepada tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan agar tenaga PD dan PKH untuk tidak masuk ke wilayah politik praktis termasuk Pilkada Serentak 2020.

“Kami menerima informasi adanya mobilisasi tenaga PD. Informasi yang kami terima dalam bentuk percakapan di WhatsApp grup yang telah di screenshot,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia, Jumat 11 September 2020.

Menurutnya, tak hanya kepala desa dan tenaga pendamping tersebut yang dirasa tepat sekaligus dimanfaatkan untuk mengingatkan pendamping agar bersikap netral dalam melaksanakan tugas pendampingan menjelang pelaksanaan Pilkada Bandung 2020.

Maksudnya, kata dia, agar pendamping tidak menyalahgunakan peran pendampingannya sekaligus mempengaruhi warga untuk mendukung bakal calon Bupati dan wakil bupati Bandung yang akan memperebutkan kursi nomor satu dan dua tersebut.

“Pada intinya sih siapa saja yang digaji menggunakan APBN maupun APBD harus netral. Artinya bukan hanya TNI, Polri, dan ASN saja yang harus netral, tapi juga tenaga pendamping, karena gajinya juga bersumber dari anggaran pemerintah, yakni APBN atau APBD,” ujarnya.

Atas laporan yang masuk tersebut, Bawaslu lanjut Hedi, akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait yang membawahi kedua tenaga pendamping tersebut. Pasalnya, karena belum ada penetapan pasangan calon, belum ada pasal yang bisa menjerat tindakan yang bisa menjadi tindakan pidana tersebut.

“Baik PD dan PKH ini sama-sama merupakan kelompok strategis yang bersentuhan dengan masyarakat di tingkat akat rumput. Secara normatif, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan mereka agar bisa menempatkan pada posisi netral,” kata dia.(put/ell)

 

1 COMMENT

  1. Bawaslu tinggal melihat bahwa Pendamping Desa dan PKH di bawah Dinas apa , karena tidak mungkin mereka bisa digerakkan kalo bukan oleh Kepala Dinasnya dan dinas yang membawahinya. Masyarakat cukup paham dalam hal ini Kepala Dinas akan berpatsun kepada Bupati yang berkuasa tidak mungkin kepada calon bupati yang belum jadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here