Meski Memiliki Andil dalam Memerdekan Indonesia dari Belenggu Penjajah, Pesantren Masih Kerap Dipojokkan Jadi Sarang Teroris

  • Whatsapp
Pelantikan jajaran pengurus Masantren Kabupaten Bandung di aula Kecamatan Baleendah, beberapa waktu lalu.(ist)
Perkiraan waktu baca: 3 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Keberadaan pesantren di Indonesia masih kerap dianggap sebelah mata. Padahal, pesantren memiliki andil dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia dari bangsa penjajah. Pesantren sebagai institusi pendidikan yang sudah ada jauh sebelum merdeka kini kerap dituduh sebagai sarang teroris atau tempat lahirnya bibit radikaslisme.

Pembina Majelis Silaturahmi Pesantren (Masantren), KH Ruhiat Nugraha mengatakan, selama 75 tahun Indonesia merdek, keberadaan pesantren justru semakin tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Seolah-olah, kata dia, pemerintah membiarkan pesantren perlahan mati eksistensinya.

Read More

Padahal, kata dia, mayoritas pendiri bangsa adalah dari kalangan ulama. Ulama, seperti kiai, ustaz, hingga santri ikut berjuag memerdekan bangsa Indonesia dari penjajah. Pesantren juga memiliki andil dalam mencerdaskan bangsa Indonesia di masa penjajahan.

“Bahkan Pancasila itu juga lahir dari para kiai dan ulama. Tapi anehnya, jangankan mendapat perhatian lebih, justru saat ini pesantren terus dipojokkan dengan tudingan radikalisme, anti Pancasila dan lainnya. Padahal, masyarakat pesantren yang turut mendirikan negara ini. Tentu ini masalah besar bagi warga pesantren,” kata Ruhiat usai melantik jajaran pengurus Masantren Kabupaten Bandung di aula Kecamatan Baleendah beberapa waktu lalu.

Ruhiat menambahkan, meski telah lahir Undang Undang Pesantren No. 18 tahun 2019. Namun, seperti ada kekuatan yang menghambat pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dan petunjuk teknis dari UU. Padahal, masyarakat pesantren memiliki hak yang sama dengan warga negara lainya.

“Kami ingin diakui dan mendapatkan hak yang sama. Masyarakat pesantren itu bukan warga negara kelas dua. Nah selama ini dibiarkan begitu saja, kalaupun ada perhatian itu hanya atas dasar kebaikan perorangan saja,” ujarnya.

Ruhiat mencontohkan, seperti dalam APBD Provinsi Jawa Barat, dalam nomeklatur hibah untuo lembaga sosial masyarakat sebesar kurang lebih Rp76 miliar tak ada sedikitpun untuk pesantren dan madrasah. Begitu juga dengan anggaran yang selama ini dikucurkan untuk Kementrian Agama (Kemenag) jauh lebih kecil ketimbang yang selama ini dikucurkan untuk Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

“Maka tak heran jika pesantren berjalan sendiri, karena dukungan anggaran atau bantuan dari pemerintah sangat minim bahkan. Anggaran Kemenag juga sangat kecil makanya sulit bagi mereka untuk melakukan pembinaan dan membantu pesantren,” kata Ruhiat yang juga anggota Pansus Raperda Pesantren DPRD Provinsi Jabar.

Ketua Masantren Kabupaten Bandung, H Yana Suryana menambahkan, saat ini di Kabupaten Bandung terdapat kurang lebih 300 an pesantren dan ribuan madrasah diniyah serta tempat pengajian. Namun sayangnya, diperkirakan lebih dari 50 persen diantaranya masih belum memadai. Masih banyak pesantren dan madrasah yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Tak hanya itu saja, banyak pesantren dan madrasah yang sudah eksis sejak lama, namun belum memiliki legal formal. Sehingga, mereka kesulitan ketika akan mengakses bantuan dari pemerintah. Selain itu, pihaknya juga akan menggelar program Bedah Kobong atau bedah asrama santri. Bedah kobong dilakukan kepada pesantren yang kondisinya membutuhkan bantuan dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Karena memang kebanyakan dari para kyai, ustad dan guru ini adalah murni pesantren. Ini salah satu tugas kami untuk membantu pesantren dan madrasah. Kami akan menyisir dan melakukan pendataan terhadap pesantren dan madrasah yang memang membutuhkan bantuan, baik itu bantuan infrastruktur atau bantuan legal formal agar mereka bisa mengakses bantuan dari pemerintah,” kata Yana yang juga akrab disapa Ustaz Persib itu.

Yana melanjutkan, sebenarnya sekarang ini bantuan pemerintah sudah ada, seperti program one pesantren one produk (OPOP) dan lain sebagainya. Namun sayangnya, berbagai bantuan tersebut belum sebanding dengan kucuran anggaran untuk institusi lain di negeri ini. Kata dia, kehadiran Masantren diharapkan dapat mendorong pemerintah agar lebih memerhatikan masyarakat pesantren.

“Kami ini murni masyarakat pesantren, sehingga lebih mengetahui dan paham berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Maka dari itu hasil dari penyisiran dan pendataan lapangan, akan kami ajukan sebagai masukan kepada Pansus Raperda Pesantren di DPRD Provinsi Jabar,” ujarnya.(put/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *