Heboh Video Perusakan APS Bacalon Bupati Bandung Gun Gun Gunawan, Jubir Pemenangan: Semua Harap Tenang, Jangan Reaktif

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi. Foto:istimewa

NOTIF.ID KABUPATEN BANDUNG – Video diduga perusakan Alat Peraga Sosialisasi (APS) bakal calon bupati Bandung Gun Gun Gunawan menjadi buah bibir masyarakat Kabupaten Bandung menjelang pelaksanaan Pilbup Bandung 2020. Terlebih di kalangan para pendukung dan simpatisan Gun Gun Gunawan.

Video berdurasi 51 detik itu pertama kali diunggah oleh akun facebook Kita Gungun Gunawan, Minggu 16 Agustus 2020. Dalam video tersebut, oknum warga yang diduga perusak yang merupakan seorang pria yang tak dikenal identitasnya itu, berujar bahwa dirinya adalah salah satu pendukung dari pasangan bakal calon bupati Bandung lainnya.

Pria berkacamata hitam tersebut merusak dengan cara mencabut APS tersebut secara paksa dan aksinya tersebut diduga direkam dengan kamera ponsel. Seusai mencabut APS, pria tersebut lantas menyebut dirinya adalah pendukung pasangan bakal calon bupati Bandung lainnya.

Jubir Pemenangan PKS Kabupaten Bandung Maulana Fahmi meminta para pendukung dan simpatisan bakal calon bupati Bandung Gun Gun Gunawan tak bereaksi menyusul adanya video perusakan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dilakukan diduga salah satu pendukung dari bakal calon bupati Bandung lainnya.

Baca Juga:   Penguatan Disiplin Protkes di Pilbup Bandung 2020, KPU Lakukan Koordinasi dengan Tiap Paslon

“Saya minta agar semua (pendukung) tetang tenang dan enggak usah reaktif,” kata Fahmi via pesan digital, Minggu 16 Agustus 2020.

Fahmi cukup menyayangkan aksi perusakan APS yang dilakukan oknum tersebut. Fahmi menganggap aksi perusakan tersebut adalah sikap yang tidak dewasa dalam berpolitik, dan terkesan kekanak-kanakan.

“Semua pihak, apalagi mreka yg mengaku timses, sebaiknya punya bekal bagaimana cara berpolitik yg cerdas dalam menyalurkan ide-ide, dan berwibawa dalam menyampaikan narasi-narasi politiknya,” kata dia.

Fahmi sendiri belum akan melakukan pelaporan aksi perusakan tersebut ke aparat kepolisian. Saat ini, kata dia, PKS masih tetap fokus dengan agena-agenda pemenangan sambil menunggu perkembangan situasi selanjutnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan tidak akan melakukan penindakan terhadap adanya dugaan perusakan APS tersebut. Pasalnya, kata dia, itu bukan ranah Bawaslu.

Baca Juga:   Perihal Persikab Kabupaten Bandung, Begini Komitmen Serius dari Eks Kapten Persib Bandung

“Itu, kan APS bukan alat peraga kampanye (APK). Ranahnya ada di kepolisian bukan di Bawaslu. Kalau yang dirusak APK baru itu ranah kami,” kata dia.

Untuk diketahui, sesuai dengan PKPU No. 4/2017 Tentang Kampanye pasal 1 angka 22 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program PasanganCalon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu,yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Yang dimaksud dengan kampanye sesuai dengan pasal 1 angka (21) UU No.10 tahun 2016 yaitu kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan  menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur,  Calon Bupati, dan Calon Walikota,” kata dia.

Baca Juga:   Pendaftar Panwascam untuk Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung Masih Minim

Begitu pula di PKPU No. 4 Tahun 2017 pasal 1 angka (15) tentanng Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebutKampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

“Kalau sudah penetapan pasangan calon sama KPU itu ranah Bawaslu kena di pasal 187 jo 69 huruf (g) dan Pasal 69 huruf (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye,” kata Januar.

Menurut dia, sanksinya di pasal 187 dimana setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan  Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak  Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).(put/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here