Sosialisasi Pelaksanaan Pilbup Bandung 2020 Dinilai Kurang Masif, Warga: Bakal Banyak yang Golput!

Ilustrasi Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember. Jadwal ini mundur dari tanggal pelaksanaan awal pada 23 September 2020. Mundurnya jadwal ini diakibatkan pandemi Covid-19.

Meski jadwal sempat tertunda selama kurang lebih tiga bulan, sejumlah masyarakat masih belum mengetahui jadwal pelaksanaan Pilkada ini. Tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Bandung.

Ardhina Hendrawati (38) warga Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, mengaku masih belum mengetahui kapan pelaksanaan Pilbup Bandung. Ia hanya mengetahui akan ada pelaksanaan Pilkada dengan banyaknya baligo-baligo yang terpasang di sepanjang jalan kabupaten.

“Tahu sih mau ada pemilihan bupati, tapi enggak tahu kapan tanggalnya. Belum dapat sosialisasi juga,” ucap Ardhina saat ditemui Notif, Kamis 6 Agustus 2020.

Selain tanggal pelaksanaannya, Ardhina juga masih belum banyak mengetahui siapa saja bakal calon bupati yang mengikuti kontestasi lima tahunan itu. “Yang saya tahu cuma ada Sahrul Gunawan. Yang lain belum tahu banyak sih. Kalau Sahrul kan artis, jadi siapa sih yang enggak tahu. Emak-emak pasti taju lah,” kata dia.

Ketidaktahuan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Bandung juga diungkapkan oleh Agus Wahidin (42). Warga Kopo Bihbul itu menilai jika sosialisasi yang dilakukan oleh KPU belum masif.

Dikatakan Agus, pemberitaan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung juga belum banyak. Terutama di media televisi. Hanya saja, mengenai promosi atau kampanye bakal calon dianggap sudah memenuhi timeline-timeline media sosial.

“Kalau berita konvensional kayaknya sedikit sekali ya. Kalau buka facebook misalnya nah baru tuh banyak kampanye dari figur-figur. Tapi kalau tanggal pelaksanannya saya sendiri belum tahu,” kata dia.

Agus menyayangkan sikap penyelenggara yang terkesan kurang dalam mempublikasi informasi terkait pelaksanaan Pilkada. Seharusnya, kata dia, penyelenggara lebih memasifkan sosialisasi dengan cara-cara konvensional.

Terlebih, kata dia, pemilihan bupati adalah hajat rakyat yang betul-betul harus diketahui oleh masyarakat. Pasalnya, masyarakat menginginkan tentu ingin memiliki pemimpin yang mampu membuat Kabupaten Bandung lebih baik lagi ke depan.

“Baligo-baligo informasi pelaksanaan Pilkada juga kurang kalau saya lihat mah. Kalau baligo calon nah seabrek. Sampai pusing banyak figur yang muncul. Bisa-bisa banyak yang golput nanti kalau sosialisasinya minim,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung Rahmat Sudarmaji meyakini jika banyak masyarakat di Kabupaten Bandung yang masih belum mengetahui kapan pelaksanaan Pilbup Bandung 2020.

Keyakinan Rahmat cukup mendasar. Sebab, Rahmat beberapa kali mendapat pengaduan dari masyarakat terkait kurang masifnya sosialisasi yang dilalukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tentang Pilbup Bandung.

Ketua PWI Kabupaten Bandung Rahmat Sudarmaji.(ist)

“Saya yakin, banyak masyarakat yang belum tahu. Bukan tanpa dasar, banyak aduan yang disampaikan ke saya. Wartawan yang tergabung di PWI Kabupaten Bandung juga mengeluhkan kurangnya porsi sosialisasi itu,” kata dia.

Ia berharap KPU bisa lebih memaksimalkan kinerjanya dengan menggandeng sejumlah perusahaan media untuk melakukan sosialisasi. Tujuannya, informasi terkait pelaksanaan Pilbup Bandung bisa terpublikasi secara luas ke masyarakat.

“Di PWI ada sekitar 49 media. Manfaatkan media ini untuk publikasi. Kami di PWI juga terbuka jika memang penyelenggara Pemilu bersedia untuk bekerjasama. Karena memang ada tanggung jawab dan peran media untuk memberikan informasi seakurat-akuratnya kepada khalayak,” kata dia.

Rahmat berharap Pilbup Bandung bisa menjadi hajat masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat dilaksanakan disambut meriah untuk mewujudkan sistem demokrasi yang seutuhnya. Bersih, jujur, adil, dan jauh dari black campaigne maupun money politics.

“Jangan sampai suara rakyat tidak bisa tersalurkan. Karena pada dasarnya masyarakat ingin menjunjung sistem demokrasi yang sesungguhnya. Kalau tidak masif sosialisasinya, maka dikhawatirkan suara rakyat dipolitisasi,” kata dia.

Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Bandung Raya, Rezytia Prasaja mengaku prihatin dengan ketidaktahuan masyarakat di Kabupaten Bandung tentang pelaksanaan Pilbup Bandung. Apalagi penyelenggara juga memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Saya akui, memang KPU kurang sekali sosialisasinya. Banyaj warga di sekitar rumah saya tepatnya di Gading Tutuka Residence yang tidak tahu kapan pelaksanaan Pilkada digelar,” kata dia.

Ezy sapaan akrabnya itu juga mengaku, sebagai pewarta di televisi, ia dan rekan-rekannya cukup kesulitan jika akan melakukan konfirmasi pemberitaan ke KPU Kabupaten Bandung. Padahal, tugas utama jurnalistik harus segera mempublikasikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat, termasuk terkait tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada.

“Seharusnya KPU lebih gencar lagi mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilkada kepada masyarakat. Karena masyarakat juga butuh informasi yang akurat. Janganalah terkesan sembunyi-sembunyi mensosialisasikannya. Masyarakat memiliki hak suara yang akan disalurkan saat hajat lima tahunan itu di kabupaten,” katanya.(put/ras)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here