Buntut Penyegelan Bakal Makam Sesepuh Sunda Wiwitan, DPK GMNI Unikom Bandung Sebut Bupati Kuningan Menyimpang dari Nilai Pancasila

  • Whatsapp
Ketua Komisariat DPK GMNI UNIKOM Prabu Mahardika D.(ist)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, BANDUNG – DPK Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Unikom Bandung mengecam aksi penyegelan bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Situs Batu Satangtung Curug Goong Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan oleh Pemkab Kuningan. Penyegelan itu dilakukan pada Senin 20 Juli 2020 oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Ketua Komisariat DPK GMNI Unikom Bandung Prabu Mahardika D menuturkan jika aksi penyegelan tersebut telah melanggar ideologi bangsa dan bersifat diskriminasi kepada masyarakat. Pasalnya, hal itu justru menjadi cerminan pemkab yang anti terhadap pelestarian nilai-nilai kebudayaan.

Read More

“Aksi penyegelan ini tentu melanggar hukum dan melanggar undang-undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah,” ujar Prabu saat dihubungi, Selasa 4 Agustus 2020.

Menurut dia, pembangunan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan itu bagian dari ekspresi atau pengamalan beragama dan berkepercayaan atau berkeyakinan yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia. Yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, 2, serta Pasal 29 ayat 2.

Prabu menuturkan, hadirnya kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan sebuah keberagaman budaya dengan sejumlah gagasan yang melandasi adanya sistem kepercayaan suatu masyarakat yang ada di nusantara. Oleh sebab itu, ia menilai adanya penyegelan tersebut bukan hanya masalah kelokalan saja. Namun juga masalah keindonesia yang sudah tercabut dari akarnya.

“Oleh sebab itu kami DPK GMNI Unikom menuntut agar Pemkab Kuningan segera mencabut segel itu. Sekaligus mendesak Bupati Kuningan Acep Purnama untuk mengakui kesalahannya yang sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila,” kata dia.

Tak hanya itu, Prabu mengatakan, DPK GMNI Unikom juga mendesak Pemkab Kuning untuk mendorong seluruh elemen masyarakat Kuningan memberikan edukasi serta implementasi nilai Pancasila.

“Kami juga mendesak Pemkab Kuningan  untuk menjaga kondusifitas dan mendorong masyarakat Kabupaten Kuningan untuk saling menghormati perbedaan sesuai dengan Semboyan Negara, Bhineka Tunggal Ika,” kata dia.

Untuk diketahui, penyegelan dilakukan dengan mengacu Surat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Kuningan tertanggal 17 Juli 2020 atas nama Kepala Satpol PP Indra Purwantoro. Dasar tindakan penyegelan adalah surat teguran ketiga Satpol PP terhadap Gumirat Barna Alam selaku pemilik bangunan bakal pasarean dengan alasan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).(put/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *