Pengamat Ekonomi IPB: Agar Ekonomi Kembali Pulih, Sistem Birokrasi Harus Berbeda Sebelum Adanya Pandemi

Pengamat Perekonomian yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof Dr R Nunung Nuryantono.(ist)

NOTIF.ID, BOGOR – Penanganan Covid-19 saat ini tidak bisa lagi dipisahkan dengan upaya pemulihan perekonomian di Indonesia, apabila tidak ada penanganan khusus baik dari pemerintah dan stakeholder terkait maka akan berdampak buruk terhadap ketahanan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika penanganan Covid-19 efektif dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi perekonomian di Indonesia bisa pulih pada kuartal III dengan pertumbuhan positif mencapai 0,4 persen. Menyusul, pada kuartal ke IV akan ekselerasi ke tiga persen.

“Pertumbuhan ekonomi, kita secara keseluruhan pada tahun 2020 akan tetap berada di zona positif. Upaya pemulihan ini juga telah menjadi amanat Presiden kepada semua menteri dan pemerintah daerah,” ucap Kemenkeu Sri Mulyani, kemarin.

Baca Juga:   Akhir Masa Jabatannya, JK Sampaikan Salam Perpisahan ke 100 Ekonom

Sementara itu, Pengamat Perekonomian yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof Dr R Nunung Nuryantono mengatakan dibutuhkan sistem birokrasi yang berbeda dari sebelum pandemi Covid-19. Pasalnya, di satu sisi pemerintah harus menekan laju penularan Covid-19 sedangkan pada sisi lainnya ekonomi harus berjalan.

“Bisa kita lihat, kasus-kasus terkonfirmasi positif makin bertambah, tetapi beban ekonomi juga tetap berjalan dan ini tidak bisa mandek. Jadi mau tidak mau, harus mulai membuka diri dari segi perekonomian terutama di wilayah metropolitan,” kata dia.

Adaptasi birokrasi yang disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, menurut Prof Nunung yaitu dengan memformulasikan  berbagai program kebijakan pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk bantuan sosial masyarakat, UMKM, tenaga kesehatan.

Baca Juga:   Analis : Prediksi Hasil RDG BI Bakal Mempertahankan Suku Bunga Guna Menstabilkan Rupiah

“Hal-hal seperti ini, kan tidak bisa menggunakan birokrasi sebelum Pandemi. Jadi memang perlu dilakukan mekanisme khusus yang diperuntukkan saat krisis ekonomi dan kesehatan terjadi, tentunya kolaborasi dan sinergi antara pusat, provinsi, kota, dan kabupaten harus terukur agar kedepannya tidak lebih berat lagi,” kata dia.

Kemudian mengenai stimulus yang ramai di beritakan tidak tepat sasaran, Nunung menegaskan yang terpenting dalam hal ini adalah basis data yang kuat. Dengan kata lain, pemerintah harus memiliki pendataan perihal masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial.

“Basis data kuncinya, disamping program-program stimulus. Apakah sudah terdata seluruh penerima stimulus, atau para pengusaha mikro dan makro yang penerima program pemulihan ekonomi?,” ujarnya.

Baca Juga:   Riset Ekonom: Setengah Miliar Penduduk Bumi Diprediksi Menjadi 'Misbar' Akibat Pandemi Global COVID-19

Namun, dirinya yakin dan optimis kedepan berbagai kondisi yang tidak menentu dalam Pandemi korona tersebut, menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki.

“Ini momentum, kita memperbaiki mekanisme delivery kebijakan, policy, penataan hubungan Pemda dan Pusat,” pungkasnya.(sut/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here