Demokrat Resmi Berkirim Surat Mengakhiri Koalisi dengan PKS Menghadapi Pilbup Bandung 2020

Bendera Partai Demokrat.(Ist)

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Kabar retaknya koalisi antara DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung dengan DPD PKS Kabupaten Bandung menghadapi Pilbup Bandung semakin dikuatkan dengan kemunculan surat pencabutan nota kesepahaman koalisi.

Surat itu dibuat oleh Partai DPC Demokrat Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Endang selaku ketua, dan Hikmat Budiman selaku sekretaris. Surat itu dibuat dan ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Endang saat dikonfirmasi Notif membenarkan tentang adanya surat tersebut yang belakangan beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. “Leres (betul),” kata Endang via telepon, Selasa 28 Juli 2020.

Endang mengatakan jika surat itu telah dilayangkan ke pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung pada 21 Juli 2020. Kendati demikian, ia mengaku belum menerima balasan dari pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung.

Dengan adanya surat itu, lanjut Endang, menjadi dasar kepindahan koalisi Demokrat dengan PKB-Nasdem yang kemudian mengusung pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.

“Nah untuk koalisi baru ini, kan, sebenarnya masih dinamis. Kami juga masih membuka jika ada partai lain yang ingin berkoalisi dengan Demokrat. Apalagi saat ini penjaringan internal sudah memasuki tahap akhir,” katanya.

Baca Juga:   Anggaran NPHD Tak Kunjung Cair, Tahapan Pilkada Kabupaten Bandung Terancam Terganggu
Surat resmi dari pengurus DPC Demokrat Kabupaten Bandung yang menyatakan mencabut nota kesepemahaman koalisi dengan DPD PKS Kabupaten Bandung.(ist)

Terlebih, kata dia, penjaringan di internal Demokrat awalnya untuk mencari bakal calon wakil bupati guna mendampingi Gun Gun. Namun, bakal calon yang tengah menjalani penjaringan tidak ada yang terpakai oleh PKS.

“Jadi adanya surat itu sebagai tanda bahwa apa yang kami lakukan untuk mencari pendamping Gun Gun sudah selesai,” kata dia.

Endang pun menegaskan jika Demokrat tidak hanya akan menjadi pendukung di Pilbup Bandung. Ia pun mengatakan jika Demokrat bisa saja menjalin hubungan dengan partai lain jika ada kadernya yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.

Sehingga, kata dia, adanya koalisi PKB-Nasdem yang mengusung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan tidak akan menjadi halangan bagi Demokrat membangun koalisi dengan partai lainnya.

Baca Juga:   Mendapat Banyak Dukungan, Deding Ishak Semakin Pede Maju pada Pilbup Bandung

“Kami masih optimistis bisa mengusung. Siapa tahu saja Sahrul Gunawan mundur,” kata dia.

Diakui Endang, ia masih belum tahu kapan rekomendasi dari DPP muncul. Sehingga saat ini DPC Demokrat masih masih membuka pintu untuk partai lain jika ingin berkoalisi.

“Tapi pada intinya kami akan mengikuti perintah dari pusat. Kalau misal disuruh keluar dari koalisi baru (PKB-Nasdem) kami siap. Atau misal disuruh koalisi dengan PDIP dan Golkar juga akan kami patuhi. Termasuk disuruh kembali berkoalisi dengan PKS,” kata dia.

Menanggapi kabar itu, Jubir Tim Pemenangan PKS Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengatakan jika PKS menghargai keputusan Partai Demokrat.

“Kalau suratnya betul (asli) kami hargai. Itu sikap politik dan hak demokrasi sebuah partai. Mungkin itu bagian dari strategi mereka,” kata Fahmi.

Yang jelas, kata dia, langkah PKS tidak akan pernah terhenti meski Demokrat memutuskan untuk mengakhiri koalisi. PKS tetap akan melanjutkan cita-cita mewujudkan perubahan di Kabupaten Bandung.

Baca Juga:   Beredar Foto KTA Partai Gerindra Atas Nama Usman Sayogi Bikin Geger, Palsukah KTA-nya?

“Kami tidak akan terhenti. Masyarakat Kabupaten Bandung harus besar. Kami ingin wujudkan perubahan pembanguan yang berkeadilan,” kata dia.

Di level nasional, lanjut dia, sebetulnya koalisi antara PKS dan Demokrat terjalin harmonis. Komunikasi antar petinggi partai juga berjalan konstruktif dan intens untuk membuat perubahan secara nasional.

“Maka ada kesepakatan di pusat. Tapi di tingkat lokal berbeda. Dan ini kami hargai sebagai bagian dari hak politik sebuah partai,” kata dia.

Saat ini, ujar Fahmi, PKS tengah fokus mewujudkan cita-cita itu. Caranya, lanjut Fahmi, dengan tetap memegang prinsip nilai-nilai demokrasi. Sehingga saat pelaksanaan Pilbup Bandung PKS akan wujudkan proses demokrasi yang sehat, bersih, dewasa dan berwibawa.

Tujuannya, lanjut Fahmi, nantinya Pilbup Bandung bisa menghasilkan pemimpin tanpa resistensi dan diterima oleh seluruh masyarakat. Tentunya, hal itu harus diwujudkan dengan proses yang betul-betul menjunjung perjuangan nilai-nilai demokrasi.(put/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here