Tuntut Pemotongan SPP dan Transparansi Keuangan, Puluhan Mahasiswa IKOPIN Bakar Ban di Depan Kampus 

  • Whatsapp
Puluhan mahasiswa Ikopin melakukan aksi bakar ban, di depan kampus Ikopin, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 23 Juli 2020.(kiki andriana/notif.id)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, SUMEDANG – Puluhan mahasiswa Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa Ikopin (Asoemsi Bergerak) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ikopin, menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Ikopin, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 23 Juli 2020.

Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai bakar ban. Dalam aksinya, mahasiswa dari berbagai jurusan ini menuntut pihak kampus untuk melakukan pemotongan SPP, dan meminta pihak kampus untuk transparansi mengenai keuangan kampus.

Read More

Anggi Agus Hanafiah, koordinator aksi mengatakan, dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan kepada pihak kampus.

“Kami menuntut pihak kampus untuk memberikan potongan SPP, transparansi keuangan kampus dan mendorong pihak kampus agar lebih berpartisipasi dalam pengimpletasian,pengembangan dan pembangunan koperasi berskala regional maupun nasional,” kata Anggi Agus Hanafiah, di lokasi.

Sebelumnya, kata Anggi, pihak kampus hanya memberikan subsidi kuota sebesar Rp200 ribu. Kemudian, lanjut dia, aksi audensi terbuka ini menindaklanjuti hasil dari audensi ke 1 dan ke 2 atas ketidakpuasaan kebijakan yang diberikan oleh pihak kampus terkait pemotongan biaya SPP.

Mahasiswa akhirnya meminta pihak kampus untuk membuka transparansi keuangan kampus karena pada dasar mahasiswa sebagai pemilik saham terbesar di perguruan tinggi swasta (Ikopin).

“Mahasiswa berhak mengetahui transparansi keuangan tersebut,” ucapnya.

Selain itu, kata Anggi, dalam hal perkembangan, pengimplementasian dan pembangunan koperasi berskala regional maupun nasional, pihak kampus seolah berjalan sendirian.

“Koperasi yang ada hanya diperalat untuk dijadikan topeng penerapan ekonomi kapitalis,” tuturnya.

Misalnya, ditambahkan Anggi, Kemenkopukm malah bekerjasama dengan salah-satu E-commerce swasta dalam pengembangan dan pendorongan pergerakan koperasi berbasis digital (digitalisasi koperasi), dan hal tersebut diamini oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

“Ikopin sebagai satu-satunya kampus yang berbasis keilmuan koperasi di Indonesia dan Asia seolah-olah kehilangan marwahnya, karena kebijakan pemerintah terlebih Kementerian Koperasi dan UMKM tidak menghiraukan apa yang telah diusahakan oleh Ikopin,” ujar Anggi.

Lebih lanjut, Anggi mengatakan, dalam pembentukan Undang-undang (Bagian 10 UU Cipta Kerja Pasal 107) yang mengatur tentang perkoperasian, Ikopin sebagai lokomotif keilmuan koperasi sama sekali tidak ikut andil dalam perumusan naskah akademiknya.

“Asoemsi dan BEM Ikopin mendorong Ikopin untuk menolak RUU Cipta Kerja yang sudah jelas RUU tersebut sangat bertentangan dengan prinsip koperasi dan ekonomi kerakyatan sebagai soko guru perekonomian bangsa,” pungkasnya.(kia/ras)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *