Dewan PKS Dorong Pemkab Sumedang Terbitkan Perda Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

  • Whatsapp
drg. H. Rahmat Juliadi. M.H. Kes, Anggota Komisi III DPRD Sumedang, juga Ketua Bapemperda DPRD Sumedang, Jawa Barat. (foto: Istw)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, SUMEDANG – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Rahmat Juliadi, mendorong pemerintah setempat untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penerapan protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 saat penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, penekanan Perda tersebut adalah sebagai rujukan, acuan untuk mendisiplinkan warga dalam menjalankan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan wajib memakai masker, dan juga untuk menguatkan pelaksanaan protokol kesehatan selama penerapan AKB.

Read More

Terlebih, kata dia, Perda tersebut juga mengatur sanksi pelanggaran.

“Kalau sekarang, mau tegas pun tidak akan bisa, karena Perdanya dan payung hukumnya belum ada,”kata Rahmat Juliadi, dihubungi Notif melalui sambungan selular, Selasa 14 Juli 2020.

Saat penerapan AKB ini, ditambahkan Rahmat, banyak masyarakat Sumedang yang menganggap jika Covid-19 ini sudah selesai, dan menganggap kembali ke aktifitas normal. Padahal, kata dia, pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru.

“Banyak masyarakat yang keliru dengan makna AKB. Sehingga berdampak pada tidak disiplinnya mereka menerapkan protokol kesehatan,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan, bahwa surat edaran dari Kemendagri itu sudah ada, bahwa setiap pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah terkait penangulangan Covid-19 pada saat pelaksanaan AKB agar
masyarakat terus waspada.

Meski begitu, kata dia, Perda akan mengatur detail masyarakat saat penerapan AKB ini. Contohnya, ujar Rahmat, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar bahwa warga yang tidak bermasker akan didenda.

“Bisa enggak Sumedang mengeluarkan kebijakan seperti itu, dan uang hasil dari denda mau dikemanakan. Ada gak regulasinya,”tuturnya
Kendati demikian, lanjut Rahmat, saya berharap Pemkab Sumedang segera menerbitkan Perda terkait penanggulangan Covid-19 ini.

“Harus ada payung hukumnya, jadi jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi,”ujar Rahmat yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Sumedang.

Selain itu, kata politisi PKS ini, pihaknya mendorong kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kabupaten tersebut, mulai di tingkat Kabupaten Sumedang hingga tingkat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumedang dan stakeholder untuk dipantau dan diaktifkan kembali oleh Bupati Sumedang.

“Selama ini banyak Satgas Covid-19 yang merasa bahwa pandemi Covid-19 telah selesai, bahkan ada Satgas Covid-19 di tingkat Desa yang
sudah tidak aktif, dan juga telah bubar. Padahal persebaran Covid-19 di Sumedang masih berpotensi,”ujarnya. (kia/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *