Pemkab Bandung Raih Quattrick WTP Dikepemimpinan Dadang Naser

Bupati Bandung Dadang M Naser menunjukkan raihan opini WTP dari BPK Atas LKPD TA 2019.(ist)

“Siapapun pemimpinnya, saya harap WTP menjadi tradisi di Kabupaten Bandung,” Bupati Bandung Dadang M Naser.

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Empat tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Keempat opini WTP tersebut diraih antara lain pada Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Untuk LKPD TA 2019, LHP diterima langsung Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H, S.Ip, M.Ip dari Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA, dalam acara Penyerahan LHP BPK Atas LKPD 4 kabupaten kota, yang berlangsung melalui video conference di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin 29 Juni 2020.

“Atas quattrick WTP ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari Pak Sekda sampai ke tingkat pengelola keuangan di seluruh PD (Perangkat Daerah). Karena telah bersungguh-sungguh, dalam menyampaikan kewajaran laporan atas kinerja dan keuangan Pemkab Bandung tahun ini,” ucap bupati.

Dengan kewajaran tersebut, tutur Kang DN, sapaan akrabnya, LKPD yang disusun jajarannya dalam empat tahun ini, telah jauh di ambang batas temuan.

Penyerahan LHP BPK Atas LKPD 4 kabupaten kota, yang berlangsung melalui video conference di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin 29 Juni 2020.(ist)

“Tentu kekurangan-kekurangan dalam pelaporan pasti ada, namun pada akuntabilitas dan akurasinya harus terus kita tingkatkan secara bersama-sama, termasuk dengan DPRD,” tuturnya.

Penyerahan LHP, lanjut Kang DN, merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

Selama satu dekade dirinya menjabat sebagai bupati, tentu hasil yang cukup optimal tersebut tidak diraih dengan mudah dan instan. Perlu perjuangan dan pengambilan langkah kebijakan yang tepat, khususnya dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan atas opini BPK di tahun-tahun sebelumnya.

“Pengalaman pahit getir sebagai kepala daerah pernah saya alami. Tahun 2014, BPK tidak memberikan opini atas LKPD tahun 2013, atau disclaimer. Banyaknya kelemahan dalam LKPD yang kami sajikan saat itu, tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai,” katanya.

Baca Juga:   Bupati Bandung, Dadang M Naser Terang-Terangan Dukung Persikab
Penyerahan LHP BPK Atas LKPD 4 kabupaten kota, yang berlangsung melalui video conference di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin 29 Juni 2020.(ist)

Kelemahan-kelemahan yang ia maksud, yaitu dalam sistem pengendalian interaksi, serta penyediaan dan penyajian saldo aset tetap pada TA 2013. Pengalaman pahit itu terus memacu pihaknya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain melakukan kerjasama pelatihan dengan pihak akademisi.

“Pelatihan memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan dan aset. Selain bekerjasama dengan STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara), kami juga secara simultan melakukan pendampingan langsung dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), serta membangun sistem pengelolaan aset daerah,” katanya.

Meskipun belum memperoleh hasil maksimal, ucapnya, namun upaya-upaya tersebut mampu mendongkrak raihan opini. Sehingga, pada LHP 2015 dan 2016, atas LKPD TA 2014 dan 2015, BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

“Akhirnya pada 2017, BPK memberikan opini WTP atas LKPD TA 2016. Opini diberikan atas dasar pertimbangan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kabupaten Bandung per 31 desember 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” tuturnya.

Bupati Bandung Dadang M Naser saat memberikan sambutan pada acara penyerahan LHP BPK Atas LKPD 4 kabupaten kota, yang berlangsung melalui video conference di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin 29 Juni 2020.(ist)

Dua tahun berikutnya, indikator standar pemeriksaan dari BPK ditingkatkan. Hal ini membuat pihaknya terus melakukan peningkatan dan perbaikan sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan. Atas kerja keras tersebut, hattrick WTP pun diraih.

Kang DN merasa sangat bersyukur, karena di penghujung masa kepemimpinannya, opini terbaik berhasil diwujudkan lagi oleh seluruh jajarannya. Meski demikian ia mengakui masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki dan disempurnakan.

“Saya sangat berharap, dan mohon do’a dari seluruh masyarakat, siapapun yang akan memimpin Kabupaten Bandung di tahun-tahun mendatang, WTP bisa menjadi tradisi di Kabupaten Bandung. Tentunya ini akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja pemerintah, yang pada gilirannya semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kang DN.

Sementara itu Arman Syifa menyampaikan, tahun ini pemeriksaan dan penyampaian LHP kepada pemerintah kabupaten kota menghadapi kendala di tengah wabah Covid-19

“Kami lakukan prosedur pemeriksaan alternatif jarak jauh, yaitu melalui desk audit. Dan ternyata kunjungan daring (dalam jaringan) lebih efisien. Saat ini opini sudah diberikan, sedangkan untuk fisik LHP sendiri menyusul akan kami kirimkan,” ucapnya melalui sambungan video itu.

Baca Juga:   Kabupaten Bandung Bersiap Memasuki New Normal dengan Membuka Sektor Pariwisata

Opini yang diberikan pihaknya kepada pemerintah kabupaten,/kota merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi laporan keuangan. Namun opini bukan jaminan LKPD sudah terbebas dari temuan.

Untuk empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung dan Indramayu serta Kota Bandung dan Bekasi, ada beberapa rekomendasi temuan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Antara lain pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kelebihan pembayaran, permasalahan penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap, dan kesalahan penganggaran.

“Selain itu juga pada pengelolaan PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang belum tuntas, serta kelebihan pembayaran iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) penerima bantuan iuran,” kata Arman Syifa.

Untuk Kabupaten Bandung sendiri, ada tiga rekomendasi temuan yang harus ditindaklanjuti. Antara lain perbaikan sistem penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi sistem pengelolaan dan penatausahaan asset daerah, serta peningkatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Daerah kabupaten kota diberikan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan-temuan tersebut,” ucap Arman.

Komentar-komentar Terkait Raihan WTP Kabupaten Bandung

H. Sugianto, S.Ag, M.Si
Ketua DPRD Kabupaten Bandung

Foto istimewa

“Mudah-mudahan ini bukan hasil akhir, tapi bagaimana kita meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada ASN di seluruh PD yang terus meningkatkan kinerja dan meraih hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kami dari DPRD, bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, memberikan support dalam menjalankan tugas dan fungsi kami, baik fungsi legislasi, budgeting maupun fungsi kontrol”

Drs. H. Teddy Kusdiana, M.Si
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Foto istimewa

“Hasil opini ini merupakan bentuk pengakuan dari BPK RI bahwa proses penyusunan LKPD Kabupaten Bandung telah berada di jalur yang tepat. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur ASN Pemkab Kabupaten Bandung. Saya selaku Pembina ASN Kabupaten Bandung sangat berharap, hasil yang sudah kita dapatkan ini minimal dapat kita pertahankan dan bahkan akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, tetap pertahankan etos kerja yang baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal dan sesuai harapan”

Baca Juga:   Tiga Orang ASN Pemkab Bandung Dikabarkan Reaktif Covid-19 dari Hasil Rapid Test

Verrynovandi Sadikin, S.E, M.M
Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Foto istimewa

“Opini WTP ini jangan dijadikan beban target yang berlebihan bagi rekan-rekan ASN, tapi agar disadari bahwa WTP ini memang sebuah kewajiban terutama bagi ASN yang langsung mengelola bidang keuangan. Apabila para ASN bekerja pada jalurnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan penyelewengan/kecurangan (fraud), maka hasil yang didapat tidak akan melenceng dari harapan”

Insanudin Hakim
Wiraswasta, Warga Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk

“Selamat Buat Pemkab Bandung… Pertahankan WTP yang sudah empat tahun berturut-turut ini. Selaku warga Kabupaten Bandung, tentunya saya bangga karena tataran birokrasi Pemkab Bandung mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga mendapatkan apresiasi dan nilai yang baik dari BPK RI. Jadikan WTP ini sebagai pedoman dan parameter para pelaksana keuangan daerah di Pemkab Bandung agar dalam pengelolaannya semakin profesional. Harapan saya, semoga birokrasi di Kabupaten Bandung lebih mumpuni, solid dan kompak. Tidak overlapping dalam proses pelayanan kepada masyarakat terutama hal-hal yang paling fundamental”

Firantika Andriani
Ibu rumah tangga, Warga Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah

Foto istimewa

“Sebagai warga Kabupaten Bandung saya merasa bangga dan menyampaikan selamat kepada Pak Bupati beserta jajarannya. Saya tidak terlalu faham apa itu WTP, tapi yang jelas dengan raihan predikat WTP yang berturut-turut menunjukkan kinerja jajaran Pemkab Bandung sangat baik. Banyak harapan tentunya yang ingin saya sampaikan. Seiring dengan raihan predikat ini, dibarengi dengan pelayanan para birokrasi yang semakin prima. Apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini, tidak mengendurkan semangat jajaran Pemkab Bandung untuk tetap melayani kami sebagai warga Kabupaten Bandung. Selamat atas prestasinya, Pak Bupati…”(ADV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here