Pengunjuk Rasa Tolak RUU HIP di MPR/DPR RI, Bakar Bendera Palu Arit Hingga Orasi “Turunkan Presiden Joko Widodo”

Ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) menggelar unjuk rasa mendesak DPR mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional di depan gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2020. (Foto: Ilmanvia Detiknews)

NOTIF.ID, JAKARTA – Tolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Rombongan pengunjuk rasa berorasi di depan kompleks gedung MPR/DPR sembari membakar bendera berlambang palu arit, pada Rabu, 24 Juni 2020.

Dilansir dari CNNIndonesia, aksi pembakaran bendera itu merupakan simbol dari penolakan massa terhadap kebangkitan ideologi komunis.

Mereka mensinyalir, adanya campur tangan gerakan komunisme yang mengakoomodir dalam rancangan RUU HIP yang dibuat oleh DPR. Tak hanya itu, aksi massa juga diiringi yel-yel teriakan “turunkan Presiden Joko Widodo”.

Mereka menyebutkan, bahwa Presiden Jokowi memiliki andil terhadap kebangkitan PKI yang dimasukkan dalam pembahasan RUU HIP. Alasannya, TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pelarangan komunisme tidak dijadikan peraturan konsideran RUU HIP.

Baca Juga:   Aksi Damai 221 Tanjung Priok Bersatu, Tuntut Yasonna Laoly Minta Maaf

Massa juga menolak konsep Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Konsep itu juga termaktub dalam RUU HIP.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Edy Mulyadi, dalam orasinya dengan lantang meneriakkan bahwa Trisila merupakan perwujudan lain dari konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis yang diusung Bung Karno.

Menurut penuturan Edy, sedangkan Ekasila sendiri merupakan perwujudan lain dari Neo Komunisme. Edy pun menuntut, agar partai perancang RUU HIP itu segera dibubarkan, dan meminta aparat kepolisian segera menangkap para inisiator RUU HIP.

Sebagai Informasi, RUU HIP merupakan usulan DPR, terdapat 7 fraksi yang mendukung penuh. PKS pun diketahui turut mendukung, namun dengan catatan. Sementara Demokrat, menyatakan penolakannya dan menarik diri dari pembahasan RUU HIP.

Baca Juga:   Tak Lagi Jadi Polemik, Formula E-Prix Resmi Dimeriahkan di Jakarta Juni Mendatang

Dinamika polemik RUU HIP kian berkembang, sejumlah partai politik meminta RUU HIP memuat TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan pelarangan komunisme sebagai peraturan konsideran. Fraksi-fraksi di DPR juga meminta konsep Trisila dan Ekasila dihapus. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here