Melanggar Penetapan Harga Tiket, KPPU Putuskan 7 Maskapai Penerbangan Ini Bersalah

Ilustrasi Tiket Pesawat. (Foto: Harian Haluan)

NOTIF.ID, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan sebanyak 7 maskapai penerbangan bersalah atas kasus penetapan harga tiket pesawat.

Hal tersebut telah diputuskan dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

Dilansir dari Liputan6, Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, dalam persidangan Majelis Hakim Komisi menilai telah terjadi kesepakatan antar para maskapai dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Ia pun menjelaskan, Hal ini lah yang mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.

Baca Juga:   BIJB Siap Layani Penerbangan Domestik, Sejumlah Maskapai Siap Pindah

“Salah satunya melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para Terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha dan telah menyebabkan kenaikan harga, serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen,” ungkap Guntur.

Berikut, 7 maskapai terlapor atas kasus tersebut, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

“KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas pasal 5 dalam jasa angkutan udara tersebut,” tulis KPPU dalam keterangan resminya, pada Rabu, 24 JUni 2020.

Disebutkan juga, pelanggaran yang dilakukan oleh 7 maskapai ini ialah pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

Baca Juga:   Selama Februari-Maret, Tiket Pesawat untuk Penerbangan Domestik Mulai dari Rp 370 ribuan

“(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here