Ketidaknetralan ASN Jadi Penyebab Indeks Kerawanan Pilkada di Kabupaten Bandung Tinggi

NOTIF.ID, BANDUNG – Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi penyelenggaraan Pilkada 23 Desember 2020 dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP). IKP ini hasil pemutakhiran pandemi Covid-19. Sebab, ada pengalaman kekerasan atau intimidasi terhadap penyelenggaran dan pelanggaran ketidaknetralan ASN.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia menuturkan, adanya insiden kelam (intimidasi terhadap penyelenggara pemilu) tersebut diharapkan itu tidak kembali terulang. Kata dia, melalui IKP itu semua pemangku kepentingan diingatkan untuk sama-sama menjaga dan memastikan agar tidak ada kekuatan non demokratis kembali bekerja.

“Kekuatan non demokratis ini adalah elite politik termasuk didalamnya petahana yang praktiknya menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Inilah yang harus kita lawan bersama-sama,” katanya kepada wartawan di Soreang, Rabu 24 Juni 2020.

Lebih lanjut Hedi mengatakan jika di Kabupaten Bandung sudah ada empat ASN yang ditindak. Saat ini, prosesnya sudah di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pihaknya masih terus mengawal terkait hasil keputusan komisi tersebut. Sejauh ini, baru dua yang tengah dikaji oleh mereka.

Baca Juga:   Sikapi dengan Santai Disebut Masih Jomblo, Gun Gun Gunawan: Lihat Saja Nanti Saat Pendaftaran di KPU

Menurutnya, ketidaknetralan ASN saat ini sudah menjadi rahasia umum. Ketidaknetralan itu akibat dari faktor ASN yang gila jabatan untuk mengincar posisi strategis. Maka mereka mencari jalan pintas yaitu dengan mendukung salah satu pasangan calon bahkan bakal pasangan calon dengan harapan yang ia dukung itu menang. Tentu saja dengan kesepekatan ia mendapat posisi yang lebih tinggi.

“Sementara ASN yang taat hukum hanya mendapat posisi sisa dan dikemudian harinya mereka meminta pindah atau pensiun muda. Itulah yang mereka dapatkan karena dianggap tidak punya andil dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Memang miris permainan politik tersebut,” katanya.

“Sekalipun sudah ada UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian ada pula PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinanaan jiwa korps dank ode etik PNS. PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sanksi ketentuan-ketentuan tersebut tak main-main. Mulai dari dipidana sesuai putusan tindak pidana pemilihan, diberikan teguran, hingga pemberhentian, tapi itu nampaknya tidak membuat mereka takut,” sambung Hedi.

Baca Juga:   Mendapat Banyak Dukungan, Deding Ishak Semakin Pede Maju pada Pilbup Bandung

Dikatakan Hedi, secara umum, IKP tersebut memang ada pemutakhiran data disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. IKP ini secara filosofi merupakan alat untuk mencegah dan mengawasi kekuatan politik non demokratis bekerja.

Menurutnya, IKP merupakan alat (tools) scientific research. Pedoman untuk bekerja sebagai pengawas pemilu untuk mencegah dan mengawasi dan IKP merupakan tupoksi Bawaslu. Selain itu, juga sebagai pedoman identifikasi potensi pelanggaran. Untuk IKP bagi kabupaten/kota ada 229 indikator. Dengan demikian, diharapkan lewat instrumen ini memiliki cara untuk melihat potensi-potensi pelanggaran dalam arena politik lokal.

” Dalam penyusunan IKP ini, terdapat empat tahapan yang harus dilalui yakni tahapan penelitian (penyusunan indeks), tahap instrumentasi, tahap penelitian IKP dan tahapan analisis serta penyusunan.,” Oata dia.

Baca Juga:   Kurnia Agustina, Istri Bupati Bandung Siap Maju di Pilkada Serentak 2020

Pada tahap konstruksi dilakukan pemilihan topik utama riset, pertanyaan penelitian, literatur review, diskusi berbagai pemangku kepentingan dan eksplore variabel pendukung dan variabel penghambat kerawanan pemilu yang ideal.

Sedangkan pada tahapan instrumentasi selain menyusun instrumen, dilakukan juga uji validitas dan reliabilitas instrumen serta menentukan bobot faktor serta penentuan informan. Adapun tahap penelitian IKP dilakukan metode survei, seluruh polulasi dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/kota Indonesia, manajemen enumerator coaching clinic 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

“Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala biner, triangulasi data indikator dan triangulasi data indikator survey,” pungkasnya.(put/ras)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here