China Peringatkan Taiwan Agar Tak Sembunyikan ‘Pembangkang’ dari Hong Kong

Pengunjuk rasa anti-pemerintah Hong Kong memegang spanduk yang meminta dukungan dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Taipei pada 10 Januari 2020 (Foto: Tyrone Siu/Reuters via Aljazeera)

NOTIF.ID, TAIWAN – China telah memberikan peringatan kepada Taiwan untuk melarang separatisme dan campur tangan asing untuk tak menawarkan perlindungan terhadap para ‘Pembangkang’ dari Hong Kong yang mengkritik pemberlakuan undang-undang keamanan yang kontroversial.

Dilansir dari Aljazeera, Kantor Urusan Taiwan pembuat kebijakan China, dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam, mengecam rencana Taipei untuk membantu mereka yang berpikir untuk melarikan diri dari Hong Kong karena cengkeraman pengetatan Beijing terhadap kota semi-otonom.

“Menyediakan tempat berlindung dan membawa ke pulau itu para perusuh dan elemen-elemen yang membawa kekacauan ke Hong Kong hanya akan terus membawa kerugian bagi rakyat Taiwan,” ucap dalam pernyataan tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis lalu, Taiwan yang merupakan sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri telah menyambut sejumlah ‘pembangkang’ dari Hong Kong.

Negara Taiwan pun menyatakan, bahwa mereka akan mendirikan kantor khusus untuk “secara praktis menangani pertolongan kemanusiaan dan perawatan” bagi orang-orang Hong Kong.

Disebutkan, Kantor khusus tersebut akan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli mendatang, tepat ketika hari Hong Kong kembali ke pemerintahan China dari Inggris pada 1997 lalu dengan janji kelanjutan, kebebasan luas di bawah formula “satu negara, dua sistem” China.

Baca Juga:   Krisis Air India, Menewaskan Lebih 200.000 Penduduk Tiap Tahunnya

Namun, dengan adanya sistem tersebut, para Demonstran pro-demokrasi di Hong Kong merasa bahwa kebebasan itu semakin terancam ketika legislator China merancang undang-undang keamanan nasional yang melarang apa yang disebut pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing di pusat keuangan global.

Hingga kini, rincian undang-undang itu tidak diketahui. Tetapi, pejabat Beijing dan Hong Kong mengatakan undang-undang itu hanya akan menargetkan sejumlah kecil ‘pembuat onar’ sembari membiarkan hak dan kebebasan tetap utuh.

Polemik pemberlakuan Undang-undang tersebut telah menimbulkan gelombang protes selama berbulan-bulan di Hong Kong dari tahun lalu. Jutaan orang turun ke jalan melawan undang-undang lain yang memungkinkan penduduk kota diekstradisi ke daratan Tiongkok untuk diadili.

Sebagai informasi, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen merupakan salah satu pemimpin Dunia pertama yang menyatakan dukungan bagi para demonstran pro-demokrasi di Hong Kong ketika demonstrasi meletus pada Juni tahun lalu.

Baca Juga:   Dampak dari Efek Domino Virus Corona, Ekonomi China Kini Terancam Anjlok

Langkah-langkah apa yang telah dilakukan Tsai membuat geram pihak China, karena Beijing juga mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian dari China. Bahkan, para pejabat China mengecam akan membawa pulau yang memiliki sistem kepemerintahan sendiri itu ke tangan Beijing dengan paksa jika perlu.

Secara terpisah pada hari Jumat, Parlemen Eropa pun telah mengutuk undang-undang keamanan nasional Hong Kong, dengan legislator menyerukan Uni Eropa untuk membawa China ke Pengadilan Internasional jika menerapkan undang-undang tersebut.

Parlemen “percaya bahwa UE harus menggunakan pengungkit ekonominya untuk menantang tindakan keras China terhadap hak asasi manusia dengan cara ekonomi,” Sebut resolusi itu, yang disahkan dengan 565 suara mendukung 35 menentang.

Resolusi-resolusi parlemen tidak mengikat tetapi sinyal-sinyal politik yang mereka berikan dapat mengarahkan kebijakan pemerintah Eropa.

Kantor berita pemerintah, Xinhua pada Sabtu, Melaporkan bahwa Juru bicara Komite Urusan Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional, parlemen China, You Wenze, menyatakan penolakannya terhadap resolusi Uni Eropa.

Baca Juga:   Ilmuwan Australia Ciptakan Virus Corona Dalam Laboratorium

Menurutnya, resolusi UE dapat mendistorsi fakta-fakta dan sama dengan campur tangan terbuka dalam urusan Hong Kong.

Badan pembuat keputusan utama parlemen China telah meninjau rancangan undang-undang keamanan untuk Hong Kong sejak Kamis.

Sebuah laporan awal Xinhua tentang pertemuan Komite Tetap mengatakan itu berakhir pada Sabtu pagi tetapi tidak menyebutkan Hong Kong.

Sementara itu, kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet turut menyatakan keprihatinan atas tindakan Beijing yang dilakukan pada hari Jumat lalu, dengan mengatakan bahwa setiap hukum yang diberlakukan terhadap Hong Kong “harus sepenuhnya mematuhi kewajiban hak asasi manusia China” dan perjanjian internasional melindungi kebebasan sipil dan politik.

Namun, beberapa jam kemudian, misi China untuk PBB di Jenewa mengatakan pernyataan Bachelet “tidak patut” dan “sangat” mengganggu kedaulatan dan urusan internalnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here