Pada Masa AKB di Jabar, Ojol Diperbolehkan Angkut Penumpang, Ini Syaratnya

Gambaran Ojek Online (Ojol) menggunakan penyekat plastik di antara pengemudi dan penumpang untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. (Foto: Pikiranrakyat.,com)

NOTIF.ID, BANDUNG – Pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari menyatakan akan melonggarkan Ojek Online (Ojol) untuk dapat beroperasi kembali mengangkut penumpang.

Dilansir dari Liputan6, Hery mengatakan, pelonggaran sektor transportasi untuk Ojol tersebut didasari berdasarkan aturan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11/2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mencegah Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Dia menjelaskan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu, 17 Juni 2020, pada masa AKB, berdasarkan Surat Edaran No 11, pada kategori-kategori tertentu yaitu zona hijau dan zona kuning memang sudah diperkenankan untuk mengangkut penumpang selain barang.

Baca Juga:   Kemensos Siapkan Cadangan Beras Bagi Daerah Terdampak Covid-19

Namun, menurutnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi operator Ojol agar bisa mengangkut penumpang.

“Ojol dapat beroperasi orang dan barang dengan syarat menggunakan disinfektan secara reguler, dalam artian ketika akan naik turun dan seterusnya. Pengemudi juga secara reguler melakukan rapid test oleh aplikator,” ungkapnya.

Disebutkan juga, untuk pengemudi ojek berbasis aplikasi harus dilengkapi berbagai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Seperti menggunakan masker, sarung tangan, hand sanitizer, jaket, atau pakaian lengan panjang, menggunakan helm dan pembayaran non tunai.

“Jadi tidak diperkenankan kembali menggunakan pembayaran tunai,” kata Hery.

Khusus untuk pengemudi Ojol di zona kuning, pengemudi harus menyediakan penyekat dan penumpang membawa helm sendiri atau tidak menggunakan helm yang disediakan mitra.

Baca Juga:   Temukan Maladministrasi Terkait Jaring Pengaman Sosial? Lapor ke Posko Daring Covid-19 Ombudsman RI

Sementara, untuk wilayah Jabar lainnya yang menjadi penyangga DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) aktivitas Ojol mengangkut penumpang masih belum diperbolehkan.

Hery pun menjelaskan, dari sisi kebijakan umum bahwa kebijakan PSBB termasuk sektor transportasi untuk Bodebek harus mengikuti kebijakan yang ada di DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar ada kesamaan langkah dalam kebijakan yang mengatur pergerakan manusia, barang, dan kendaraan.

“Sebelum surat edaran ini keluar, saat itu Bodebek masih mengaspirasikan kepada kami setelah kami koordinasikan untuk tidak menampung penumpang. Sehingga kata akhirnya ada di kebijakan masing-masing daerah,” ujarnya.

Ia pun memberi contoh, seperti di DKI Jakarta pihak aplikator sudah mampu melakukan segregasi untuk membatasi aktivitas angkut penumpang sampai tingkat kelurahan bahkan RW. Berbeda dengan di Jabar yang belum melakukan aturan seperti itu.

Baca Juga:   Sudah 73 Tahun Kodam III/Siliwangi, Pangdam: Semua Sejarahnya Hebat

“Untuk Bodebek dan jabar lain hal ini belum dilakukan. Oleh karenanya saat ini masih berlaku surat dari Pemprov Jabar dan Dishub untuk Ojol mematikan menu pengangkutan penumpang khususnya di Bodebek sampai ada kesepakatan dengan kondisi di Jabar. Untuk wilayah Jabar lain mengikuti aturan nomor 11,” ungkap Hery. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here