Fenomena Selebritas di Kancah Pilkada Bandung Raya

Harlans M Fachra MSi.(ist)

Oleh: Harlans M Fachra MSi, Pemerhati Kebijakan Publik

Demokrasi membuka ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam politik. Siapapun dia, petani, politisi, pegawai, selebritas, olahragawan, semua punya kesempatan yang sama untuk berpolitik

Dalam dunia selebritas, fenomena ini sudah umum terjadi. Kebanyakan selebitas akan melakukan dua hal umum yaitu membangun bisnis atau ikut kontestasi pilkada atau pileg disaat karir keaktrisaannya mulai menurun. Mereka terjun ke dunia politik hanya dengan modal mengunakan sisa kepopulerannya untuk bertarung di dania politik.

Sebut saja Dede Yusuf ataupun Dedi Mizar yang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat namun gagal saat maju menjadi gubernur Jawa Barat. lalu, Nurul Arifin yang gagal maju sebagai Wali Kota Bandung. Sementara itu, Henky Kurniawan berhasil maju menjadi wakil bupati diusung Partai Demokrat namun sekarang justru pindah ke PDIP. Mungkin masih banyak lagi contoh di daerah lain dimana selebritas maju Pilkada ataupun Pileg

Di Bandung Raya yang paling hangat tentu majunya Atep Mulyana, eks-Kapten Persib Bandung di Pilkada Kabupaten Bandung. Pada waktu itu, Atep telah resmi deklarasi dengan Mulyana sebagai calon independen. Namun Mulyana justru  meninggalkan Atep dan maju melalui Partai Gerindra.

Baca Juga:   Al Masoem Group akan All Out Mendukung Yena Iskandar Ma'soem di Pilbup Bandung 2020

Tak diduga, Atep ternyatatak ingin kalah langkah. Ia memutuskan masuk ke Partai Demokrat. Setelah gagal dengan Mulyana, Atep kemudian  mencoba pendekatan dengan Yena Iskandar Masoe yang akan diusung PDIP. Tapi sepertinya kandas juga. Terbaru berita Harian Pikiran Rakyat Atep berusaha mendekat ke PKS.

Selebritas lain adalah Sahrul Gunawan yang sepertinya sudah kokoh diusung Nasdem namun pasangannya belum ada juga. Sahrul juga selebritas yang popularitasnya sudah turun dalam dunia keaktrisan.

Lazimnya selebritas yang ‘top’ biasanya berharap akan dipinang oleh calon politisi yang kurang populer. Namun fenomena Atep lain lagi, sepertinya Atep sibuk meminang politisi untuk dijadikan pendamping dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

Saya katakan di atas bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpolitik dalam negara demokrasi. Namun untuk mengelola pemerintahan mempunyai syarat kapasitas. Seperti kemampuanmemimpin, memahami tata kelola pemerintahan, memahami birokrasi, memahami masyarakat dan lain sebagainya. Populer saja tidak cukup.

Namun saat ini kondisi masyarakat yang belum maksimal pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, kondisi ekonomi yang sulit dan pendidikan politik yang sangat kurang dari partai-partai politik, menyebabkan pilihan pragmatis sering terjadi. Siapa yang populer akan dipilih di atas kertas. Di lapangan lain lagi, siapa yang lebih cangih strateginya bisa menang, liat saja Pilkada Kota Bandung tahun lalu.

Baca Juga:   Tak Disangka! Usman Sayogi Kantongi Rekomendasi Partai Golkar untuk Dampingi Teh Nia Maju di Pilbup Bandung 2020

Disisi lain partai politik juga sangat pragmatis. Dari pada mengusung kader yang sudah jelas komitmenya kepada partai, sebagian pimpinan partai daerah lebih memilih proses transaksional dan mengusung selebritas. Akhirnya prasyarat pemimpin daerah tidak terpenuhi. Karir politik anggota partai terganggu.

Padahal dalam contoh diatas di Bandung Raya sedikit sekali selebritas yang berhasil maju sebagai kepala daerah. Pertarungan pilkada hari-hari ini adalah pertarungan logistik atau uang. Siapa yang tidak punya uang memadai jangan berani coba-coba bertarung. Rakyat tidak melihat siapa figur ataupun program. Rakyat kebanyakan hanya ingin melihat kandidat datang dan konkret berbuat untuk kepentingan dirinya sesaat atau syukur- syukur berbuat untuk kepentingan komunitas. Tanpa hal tersebut selebritas yang populer juga akan tidak dipilih.

Untuk para selebritas yang berminat maju dalam kancah politik sebaiknya adaptasi dulu dalam dunia politik minimal dua tahun. Supaya kapasitas pengetahuan dan loyalitas kelihatan memadai. Tanpa hal tersebut maka kebanyakan selebritas hanya di keruk uangnya dan setelah kalah juga akan meninggalkan partai. Seperti di KBB, selebritas kurang loyal atau kurang etika bisa pindah partai hanya karena di iming-iming untuk mengantikan bupati yang sedang tersandung kasus hukum.

Baca Juga:   Tahapan Pilkada Kabupaten Bandung Berlanjut, Bawaslu Aktifkan Kembali Panwascam dan PKD

Partai politik sebaiknya jangan hanya memanfaatkan kepopuleran selebritas atau ketersedian logistiknya. Lakukan pendidikan politik yang benar supaya kader yang sudah berkiprah juga tidak kabur. Tentu saja harus bangun etika politik para kadernya.

Pesta pilkada adalah pesta menentukan arah pemerintahan dimasa depan. Oleh karena itu masyarakat juga harus memikirkan masa depan dengan memilih pemimpin yang mumpuni dan berpihak kepada masyarakat.

Dengan demikian tujuan pesta demokrasi untuk jangka panjang juga tercapai. Terpilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Punya kemanpuam yang memadai untuk memimpin sebuah daerah dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.(*)

*) Isi dan gagasan tulisan ini adalah tanggung jawab penulis dan bukan bagian dari tanggungjawab redaksi notif.id. Redaksi hanya memiliki kewenangan menyunting tulisan tanpa mengubah substansi isi dan gagasan penulis.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here