Bupati Indramayu Nonaktif Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara oleh Jaksa KPK

  • Whatsapp
Bupati Nonaktif Indramayu Supendi.(ist)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, BANDUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Indramayu nonaktif Supendi dengan hukuman penjara selama enam tahun  dan denda Rp250 juta, serta subsidair kurungan enam bulan.

Selain itu Supendi juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,8 miliar atau diganti kurungan selama satu tahun.

Read More

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan dugaan suap dengan terdakwa mantan Bupati Indramayu Supendi, dan Kadis PUPR Omarsyah, serta Kabid Jalan PUPR Wempi Triyoso di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu 17 Juni 2020.

Di dalam amar tuntutan JPU KPK Kiki Ahmad Yani, terdakwa Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu.

”Memohon majelis yang menangani perkara ini agar menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa hukuman penjara selama enam tahun dan enam bulan, denda Rp 250 juta, subsidair kurungan enam bulan,” ujarnya.

Bahkan selain itu, terdakwa Supendi juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar, atau diganti kurungan penjara selama satu tahun. Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama tiga tahun.

Dalam sidang yang sama juga dibacakan tuntutan untuk dua orang terdakwa lainnya, yakni mantan Kadis PUPR Indramayu Omarsyah dituntut hukuman selama enam tahun denda Rp250 juta, subsidair kurungan enam bulan. Dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp9,2 miliar atau diganti kurungan selama dua tahun.

Sementara terdakwa Wempi Triyoso dituntut hukuman selama lima tahun denda Rp250 juta, subsidair kurungan enam bulan, dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar atau diganti kurungan penjara selama satu tahun.

Sementara hal yang memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut para terdakwa akan mengajukan pleidoi atau nota pembelaan. Sidang dengan agenda pembacaan pembelaan.yang dipimpin Sihar Hamonangan Purba ditunda pekan depan

JPU KPK menyebutkan, Supendi bersama-sama dengan Omarsyah dan Wempi Triyoso sudah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan, berlanjut, menerima hadiah.

“Yaitu menerima beberapa kali pemberian uang dengan total Rp3.928.250.000 dari Carsa ES dan beberapa pengusaha (kontraktor) yang jadi rekanan di Pemkab Indramayu,” katanya.

Padahal pemberian dimaksudkan agar terdakwa selaku Bupati Indramayu bersama Omarsyah selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Wempi Triyoso selaku Kabid Jalan di PUPR Indramayu memberikan proyek/paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Indramayu kepada Carsa ES dan rekanan kontraktor lainnya yang memberikan uang tersebut.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku bupati Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).(dan/ras)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *