Pemakzulan Presiden Pilihan Rakyat Nyaris Tidak Akan Mungkin Terjadi, TB Hasanuddin Beberkan Alasannya

Presiden RI Joko Widodo Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

NOTIF.ID, JAKARTA – Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo kian marak akhir-akhir ini. Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin bahkan menyebut isu itu menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih saat ini Indonesia masih konsen melawan pandemi Covid-19.

TB Hasanuddin yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut isu itu tidak akan pernah efektif. Untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden, kata dia, itu tidaklah mudah.

“Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit,” kata Hasanuddin, via pesan elektornik kepada Notif, Kamis 4 Juni 2020.

Menurutnya, dengan konfigurasi koalisi partai politik saat ini proses pemakzulan presiden nyaris tidak akan mungkin terjadi.

Bila memang terjadi, kata dia, mekanismenya DPR harus menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didalam atau di luar negeri, terdapat dugaan presiden dan/atau presiden melakukan pelanggaran hukum atau penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela (UU MD3, pasal 79 ayat 4) .

Baca Juga:   Ikuti Jejak Maruarar Sirait, Ferry Budianto Blusukan Bantu Warga Miskin di Sumedang

“Hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR, dan bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna,” kata dia.

Hasanuddin menegaskan, keputusan ini akan sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR dan minimal 2/3 dari jumlah itu menyetujuinya (UU MD3, pasal 210 ayat 1 dan 3) .

Bila keputusannya disetujui, imbuhnya, maka wajib dibentuk Pansus yang anggotanya terdiri dari semua unsur fraksi di DPR (UU MD3, pasal 212 ayat 2).

“Setelah Pansus bekerja selama paling lama 60 hari, hasilnya kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPR,” kata dia.

Ia menegaskan, keputusan DPR atas laporan Pansus dianggap sah bila anggota yang hadir minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir (UU MD3, Pasal 213 ayat 1 dan Pasal 214 ayat 4) .

Baca Juga:   Kurban di Bandung, Jokowi Beli Sapi Limosin Berbobot 900 Kg

Persetujuan DPR ini selanjutnya dilaporkan ke MK disertai bukti dan dokumentasi pelengkapnya.

“MK kemudian bersidang, dan bila MK menyatakan terbukti maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (UU MD3, Pasal 215 ayat 1),” ujarnya.

Setelah itu, MPR lalu melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR.

Dikatakan Hasanuddin, keputusan MPR terhadap pemberhentian tersebut dinyatakan sah apabila diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (UU MD3, pasal 38 ayat 3).

“Melihat komposisi koalisi fraksi -fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat,” kata dia.

Baca Juga:   Rencana Reaktivasi Rel Kereta Api di Sumedang, Abdy Yuhana: Pemerintah Harus Dialog dengan Masyarakat!

Bila kemudian ada aspirasi menurunkan presiden lewat aksi anarkis di jalanan, Hasanuddin menegaskan hal tersebut melanggar UU bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar.

“Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional .

Tapi diskusi ilmiah dengan norma akademis mengenai pemakzulan sih boleh boleh saja karena di jamin menurut UU , tapi kalau aksi anarkis minta presiden diturunkan di jalanan, itu telah melanggar UU ,” ucapnya.(kia/ras)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here