Sarat Politis, Anggota DPRD Sumedang Ini Kritisi Penetapan Zona Biru Hingga Penerapan AKB di Sumedang

drg. H. Rahmat Juliadi. M.H. Kes, Anggota Komisi III DPRD Sumedang, juga Ketua Bapemperda DPRD Sumedang, Jawa Barat. (Foto: Kiki Andriana/Notif.id)

NOTIF.ID, SUMEDANG – Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi menilai langkah Bupati Sumedang dalam menerapkan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) atau New Normal terlalu tergesa-gesa. Ia menganggap keputusan bupati sangat berisiko tinggi.

“Keputusan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir merupakan diskresi daerah yang berani, namun sangat berisiko tinggi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Notif, di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Rabu 3 Juni 2020.

Menurutnya, memang keputusan untuk menerapkan AKB di Sumedang merupakan hasil koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumedang. Namun, keputusan tersebut berbeda dengan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia, memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang saat ini sudah dinyatakan dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

“Itu merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan, dan
pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO),” ucapnya.

Baca Juga:   Traveloka Luncurkan ‘Online Xperience’ Dukung Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia

Meski begitu, kata Rahmat, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat tidak termasuk ke dalam 102 kabupaten/Kota yang direkomendasikan untuk menerapkan adaptasi kehidupan baru (AKB) atau new normal, termasuk Kabupaten Sumedang.

“Saya sebagai tenaga medis dan juga seorang anggota Komisi III DPRD Sumedang sangat menyayangkan keputusan ini, bahkan sudah memberikan “warning” sebelumnya,” tutur Rahmat.

Menurut tinjauan ilmu kesehatan masyarakat, kata Rahmat, level biru yang ditetapkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk beberapa kabupaten/kota dengan level kewaspadaan Covid-19 terlalu cepat dikeluarkan. Ada 14 kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk zona biru, termasuk Kabupaten Sumedang.

Sebab, tambah Rahmat, beberapa parameter epidemiologi, surveilans, pelayanan kesehatan mapun sosial yang harusnya dicapai untuk level tersebut banyak yang belum benar-benar dipenuhi oleh kabupaten/kota tersebut .

Baca Juga:   Fraksi Nasdem DPRD Jabar Dorong Pemerintah Provinsi Maksimalkan Sektor Pertanian Pasca-PSBB

“Menurut Permendagri tidak ada istilah zona biru Covid-19, yang ada hanya zona merah, kuning dan hujau,” tuturnya.

Dikatakan Rahmat, hal ini bahkan diakui oleh tim Akademisi Provinsi Jabar sendiri. Artinya, kata dia, keputusan oleh Pemprov Jabar banyak dipengaruhi faktor politis, ekonomi, serta sosial yang pada batas tertentu bisa membahayakan untuk penanganan Covid-19 secara keseluruhan jika kita tidak waspada.

“Saya khawatir di Sumedang muncul klaster baru, karena sampai saat ini grafik peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 baik tingkat nasional maupun Jawa Barat masih cukup tinggi,” ujarnya.

Rahmat menyebut, berdasarkan pemantauan di lapangan ternyata masyarakat sudah merasa bisa melakukan semua kegiatan seperti keadaan normal sebelum pandemi Covid-19 ini, namun bedanya sebagian masyarakat banyak yang menggunakan masker.

Baca Juga:   Tempat Ibadah Akan Dibuka Kembali Saat Penerapan New Normal, DMI: Masyarakat Tetap Patuhi Aturan

Selain itu, kata Rahmat, dari pantauan lapangan sepanjang jalan dari bunderan Alamsari – Griya Toserba – Pasar Sandang – Prabu Geusan Ulun – kantor DPRD, aktivitas masyarakat sangat ramai. Bahkan banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Ada juga yang memakai masker tapi asal nempel dan tidak menutup hidung dan mulut. Masyarakat juga bahkan bergerombol di pinggir jalan, tanpa masker dan merokok dengan duduk sangat berdekatan.

“Saya sempat menegur beberapa orang di depan kantor yang bergerombol tanpa menggunakan masker dan abai physical distancing,” kata dia.

Ditambahkan Rahmat, sosialisasi yang dilakukan sehari sebelum penerapan AKB itu belum efektif. Terlebih masyarakat Sumedang masih sangat rendah kesadarannya. Hal itu, kat dia, tentu sangat mengkahatirkan.

“DPRD akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberlakuan adaptasi kehiduap baru ini,” ucapnya.(kia/ras)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here