Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19, Pemkab Bandung Keluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak

Sejumlah masyarakat sedang melakukan pembayaran pajak di kantor Bappeda Kabupaten Bandung, pada Kamis, 29 Mei 2020. (Foto: Notif.id)

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak.

Dikatakan Kabid Pendapatan 2 Pajak Bapenda Kabupaten Bandung, Kankan Taufik Barmawan,  bahwa membayar pajak itu bersifat memaksa. Tetapi, menurutnya, di tengah situasi kondisi Pandemi COVID-19, pajak harus juga berkeadilan.

Oleh karena itu, Lanjut Taufik, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, Seperti PBB, Reklame, Restoran dan Hotel.

Dijelaskan Taufik, seperti halnya pembebasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki pajak terutang di bawah Rp500 ribu.

Baca Juga:   PDIP Dorong Bawaslu Maksimalkan Sosialisasi dan Informasi Pilkada 2020

Sedangkan wajib pajak yang nilai pajak terutang dibawah Rp5 juta akan diberikan pengurangan sebesar 50 persen.

Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan Perbup Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak COVID-19, yang berlaku bulan Mei-Juni 2020.

“Sebenarnya masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Bappeda, karena kami sudah membuka layanan by email. Syarat untuk mendapatkan relaksasi pajak, yaitu bagi masyarakat pemilik pajak dibawah Rp500 ribu maka syaratnya adalah tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya,”

“Sedangkan bagi masyarakat pemilik pajak Rp5 juta, syaratnya adalah terlebih dahulu datang ke kantor Bappeda, untuk dilakukan pengecekan,” ujar Taufik, saat wawancara di Kantor Bappeda, pada Kamis, 29 Mei 2020.

Baca Juga:   Banjir Luapan Citarum Tak Kunjung Surut, Warga Tetap Pantau Rumahnya Walau di Pengungsian

Sebelumnya, pihaknya telah menetapkan penerimaan PBB tahun 2020 ini sebesar Rp. 145 Milyar. Namun, dengan ditetapkannya kebijakan relaksasi pajak, maka pihaknya hanya akan menerima sebesar Rp. 60 Milyar. Pada tahun 2019, untuk buku 1 dan 2, ada sekitar satu juta SPPT.

“Tetapi, berdasarkan fakta di lapangan hanya ada 400 ribu orang yang bayar pajak. Jadi ada sekitar 600 orang yang belum bayar pajak, pihaknya akan memfokuskan penagihan pajak pada masyarakat penunggak pajak itu,” tuturnya.

Taufik pun menjelaskan, agar lebih meningkatkan pemahaman masyarakat untuk taat pajak, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dirinya berharap, program relaksasi pajak ini bisa membantu masyarakat.

Baca Juga:   27 Kecamatan di Kabupaten Bandung Terdampak Kekeringan

“Bagi masyarakat yang merasa memiliki tunggakan, sebaiknya segera melakukan pembayaran. Agar masyarakat bisa menikmati insentif pajak,” ucapnya.(put/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here