Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Ajukan Masa Perpanjangan PSBB di Wilayahnya

Ilustrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Foto: Akbar Bhayu Tamtomo via Kompas.com)

NOTIF.ID, JAKARTA – Tiga Kota besar penyangga wilayah DKI Jakarta, yakni Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Bekasi (Bodebek) sepakat akan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di walayahnya.

Dikutip dari Antara, PSBB pun akan dilangsungkan kembali selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu pada 28 April mendatang.

“Sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, pada Minggu petang, 26 April 2020.

Ade menjelaskan hal perpanjangan PSBB itu usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu.

Ia mengatakan, bahwa para kepala daerah sepakat akan menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik.

Baca Juga:   Cegah Virus Corona, SD Negeri 139 Sukarasa Bandung Gelar Kegiatan Senam Cuci Tangan

Pasalnya, para kepala daerah di Bodebek menilai penerapan PSBB yang sudah berjalan di wilayahnya sejak 15 April 2020 dirasa kurang efektif.

“Kurang efektif karena beberapa hal, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, aturan hukum yang tidak jelas, kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ucapnya.

Ade yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu mengatakan, sejauh ini PSBB di Bodebek tidak berjalan maksimal karena kurangnya harmonisasi peraturan di kementerian.

Ia mencontohkan, mengenai kebijakan terkait pembatasan moda transportasi kereta rel listrik (KRL) dengan operasionalisasi industri. Seperti terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada Peraturan Kementerian Perindustrian sehingga peraturan kepala daerah tidak berlaku.

Baca Juga:   Disperindag Sebut 19 Pasar di Kabupaten Bandung Bebas Covid-19

Selain itu, operasional pasar dan minimarket harus sama jam operasionalnya sehingga tidak ada kekhawatiran konsumen lari ke pasar ataupun masyarakat yang masih beroperasi di saat yang lainnya tutup.

“Muatan peraturannya masih timpang-tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian,” tuturnya.

Ade pun mengatakan, lima kepala daerah Bodebek sepakat untuk mengusulkan kembali penghentian sementara operasional KRL selama pelaksanaan PSBB.

“Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta,” ungkapnya.

Sebelumnya, usulan Ade Yasin bersama empat kepala daerah lain di Bodebek mengenai pemberhentian sementara KRL, dibalas dengan surat pemberitahuan dari Kemenhub Nomor: KA.207/1/2. PHB.2020 tentang Pengaturan Pembatasan Operasi KRL Jabodetabek.B.

Baca Juga:   Update Covid-19 Jawa Barat 23 April 2020: 762 Positif, 71 Meninggal, 79 Sembuh

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan akan tetap mengoperasikan perjalanan KRL mulai Sabtu, 18 April 2020 dengan pola operasi yang sama sejak pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota sekitarnya.

Jam operasional KRL adalah pukul 06.00-18.00 WIB, dengan keberangkatan kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05.00 WIB.

Namun, Kemenhub akhirnya memutuskan KRL tetap beroperasi.
Di satu sisi, perjalanan KA jarak jauh telah dihentikan seiring larangan mudik yang diputuskan pemerintah yang efektif per 24 April 2020.

Sebelumnya, selain lima kepala daerah Bodebek, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengaku sudah mengirimkan permohonan kepada Kementerian Perhubungan soal usul penghentian sementara operasional KRL.

Kini, Anies sendiri telah memperpanjang masa pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta hingga 22 Mei 2020. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here