HLKI Sebut Kebijakan Presiden Mengenai Relaksasi Kredit Masih Jauh Panggang dari Api

Ilustrasi bayar uang cicilan kredit, media konsumen.(foto: mediakonsumen.com)

NOTIF.ID, BANDUNG – Masyarakat yang menjadi debitur pelaku usaha jasa keunagan (PUJK) seperti perbankan, perusahan finance, perusahaan asuransi, maupun perusahaan yang masuk dalam kategori PUJK lainnya, diminta untuk tidak khawair jika angsuran cicilannya tidak terbayarkan selama wabah Covid-19 belum mereda.

Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Firman Turmantara Endipradja menuturkan, debitur bisa melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika pada kenyataannya masih kerap ditagih untuk membayar cicilannya.

“Apalgi penagihan dilakukan dengan cara menggunakan debt collector. Segera laporkan ke OJK sebagai pengawais PUJK,” kata firman saat diwawancara Notif via telepon, Sabtu 25 April 2020.

Firman menuturkan, selama ini dirinya masih mendapat laporan adanya penagihan oleh kreditur kepada debitur. Dengan adanya laporan itu, Firman meminta OJK lebih masif lagi mensosialisaikan kebijakan presiden mengenai relaksasi kredit. Berikut dijelaskan rincian tentang kebijakan tersebut secara detail.

Baca Juga:   Pemkab Sumedang Bersama Bandung Raya Sepakat Usulkan Status PSBB

“Jangan sampai terjadi chaos nantinya akibat kebijakan ini. Intinya perlau ada mauan politik yang konsisten dari pemerintah. Karena saat ini yang dibutuhkan masyarakt kepastian hukumnya. Bukan retorika atau pencitraan saja,” ujar dia.

Menurutnya, masyarakat masih banyak yang belum paham secara detail mengenai kebijakan presiden itu. Oleh karenya, wajar jika masyarakat masih banyak yang kebingungan mengenai relaksasi kredit tersebut.

“Bahkan dalam beberapa laporan, ada debitur yang mencoba meminta keringanan kredit tapi dalam penempuhannya sangat susah. Jadi manfaat relaksasi kredit kebijakan presiden ini belum betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang notabene hampir semuanya terkena dampak wabah ini. Bukan hanya kelompok tertentu saja,” kata dia.

Dr. Firman Turmantara Endipradja, S.H., S.Sos., M.Hum selaku Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Univ. Pasundan, Ketua Assosiasi BPSK Jawa Barat & Ketua Himpunan Lembaga Konsumen (HLKI) Jabar, Banten, DKI Jakarta.(istimewa)

Agar lebih efektif, lanjur Firman, alangkah lebih baiknya presiden menjelaskan kembali secara rinci mengani relaksasi kredit itu dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Termasuk mengakomodir segala bentuk keluhan masyarakat dalam pengajuan teknis relaksasi kredit tersebut.

Baca Juga:   Pemkab Sumedang akan Terapkan PSBB Secara Penuh Dimulai pada 22 April 2020

Sehingga masyarakat tidak kebingungan lagi dan mendapat kepastian hukum yang jelas serta kebijakan yang digulirkan presiden itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, dengan penjelasan kembali dan pengawasan, maka aparat di tingkat bawah lebih bijak dalam melangkah untuk mengambil langkah hukum yang jelas jika ada yang tak mengindahkan kebijakan presiden.

“Selama ini setelah kebijakan itu dibuat, kan, masih jauh dari langkah-langkah itu. Masih jauh panggang dari api. Saya kira presiden tidak perlu gengsi untuk kembali menjelaskan lagi dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya itu. Justru akan lebih diapresiasi masyarakat karena kepeduliannya tentang kondisi rill di lapangan.”

“Aparat pun, dari pusat hingga daerah jadi lebih lega jika mendapatkan penjelasanan lebih rinci. Ada kepastian hukumnya juga. Apalagi jika penjelasan teknis itu dibuat secara tertulis,” kata dia.

Baca Juga:   Aktivitas Perbankan Tetap Berjalan, PT BPR Kerta Raharja Imbau Pegawainya Tingkatkan Kewaspadaan

Ditengah krisis yang seperti ini, Firman pun meminta agar OJK tidak terlalu basa-basi. Selama presiden belum menjelaskan kembali rincian mengenai relaksasi kredit itu, ia meminta agar OJK membuka dan memperbanyak posko pengaduan konsumen. Terlebih konsumen yang masih berurusan dengan debt collector. Sehingga masyarakat lebih mudah melakukan konsultasi dan menyampaikan pengaduannya.

“Yang dibutuhkan sekarang aksi nyata yang bermanfaat dan bisa langsung dapat dirasakan masyarakat. Jadi jangan basa-basi. Masyarakat butuh kepastian. Dampak ekonomi sudah mulai terasa akibat wabah ini dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).(put/ras)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here