Rakyat Sebagai Konsumen Memiliki Hak Konstitusional Atas Turunnya Harga BBM

Dr Firman Turmantara Endipradja, S.H., S.Sos., M.Hum. merupakan seorang dosen Hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan, Direktur LBH Konsumen Indonesia, Ketua HLKI Jabar, Banten, DKI Jakarta.(ist)

Oleh: Dr Firman Turmantara Endipradja, S.H., S.Sos., M.Hum.

Dosen Hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan, Direktur LBH Konsumen Indonesia, Ketua HLKI Jabar, Banten, DKI Jakarta.

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menentukan pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sementara, sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Teori ini menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Dengan kata lain UUD 1945 secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas kebijakan publik terpenting di negara ini.

Harga minyak mentah dunia sudah beberapa pekan turun drastis. Bahkan terakhir sudah menyentuh 25 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah bakal menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di tanah air.

Padahal, sesuai dengan ketentuan yang dibuat, harga BBM non subsidi diserahkan ke mekanisme pasar. Artinya, bila harga minyak mentah dunia naik, otomatis harga BBM non subsidi di dalam negeri ikut naik. Sebaliknya, bila harga minyak mentah dunia turun, otomatis harga BBM non Subsidi dalam negeri harus mengikutinya.

Turunnya harga minyak mentah dunia sejak beberapa minggu lalu yang tidak diikuti turunnya harga BBM non subsidi dalam negeri mendapat sorotan dari sejumlah wakil rakyat di Parlemen. Bahkan anggota DPR mengecam Pemerintah yang belum menurunkan harga BBM meskipun harga minyak mentah dunia anjlok hingga 25 dolar AS per barel.

Baca Juga:   Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Saat harga minyak dunia naik, harga BBM non subsidi dalam negeri langsung dinaikan. Namun, saat harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi dalam negeri tidak turun. Jika benar harga BBM non subsidi ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, seharusnya harga BBM sekarang sudah jauh-jauh hari diturunkan. Selain itu, turunnya harga BBM sangat realistis, selain harga minyak dunia turun juga permintaan BBM dalam negeri turun akibat kebijakan Work From Home, Social/Physical Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Harga minyak dunia anjlok hingga 25 dolar AS per barel, setidaknya harga BBM dalam negeri bisa turun hingga 35 persen dari harga sekarang. Dengan tidak menurunkan harga BBM non subsidi dalam negeri, Pemerintah telah menghalangi hak rakyat dalam mendapatkan harga BBM yang semestinya.

Dalam kondisi darurat seperti sekarang, harusnya pemerintah meringankan beban rakyat dengan menurunkan harga BBM. Upaya ini dapat mengurangi beban ekonomi rakyat dalam menghadapi kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19. Pemerintah harus menjalankan amanat konstitusi yaitu untuk mensejahterakan rakyat (welfarestate) sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga:   4 September: Membaca Arah Politik Hukum Hari Pelanggan Nasional

Namun faktanya selama ini pemerintah melalui Pertamina (BUMN) memposisikan diri sebagai pelaku usaha dan rakyat sebagai konsumen. Dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, BUMN tergolong sebagai pelaku usaha. Dengan kata lain, pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai pelaku usaha, sehingga tidak heran jika yang jadi prioritas adalah mencari keuntungan bukan pelayanan publik/kesejahteraan rakyat.

Contoh terkait rendahnya pelayanan, kelangkaan dan tarif komoditas publik. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan rakyat sebagai konsumen menjadi tidak seimbang dan berada pada posisi yang lemah. Rakyat sebagai konsumen bisa menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan.

Konsideran UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan, semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Penjelasan UUPK menyebutkan: “…tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Baca Juga:   Pertamina: Konsumsi BBM Turun Selama Larangan Mudik, LPG Diperkirakan Naik 6 Persen

Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pertanyaannya, apakah rakyat sebagai konsumen dalam memperoleh BBM murah sesuai harga dunia, masih berlakukah Pasal 33 UUD 1945 ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?”

Persoalan tidak diturunkannya harga BBM di Indonesia setelah harga BBM dunia turun bisa menjadi persoalan serius, paling tidak menyangkut hak politik, ekonomi dan sosial yang akan menjadi sorotan dunia, karena semua orang di dunia tahu harga minyak mentah dunia turun yang tidak pernah terjadi selama dalam sejarah harga minyak serendah ini. Tapi mengapa harga BBM di Indonesia tidak turun.

Dalam konstitusi, dua hal yang harus dijalankan, yaitu di mana kewajiban konstitusional pemerintah dan di mana hak konstitusional rakyat. Pelanggaran terhadap penurunan harga BBM dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusi sekaligus pelanggaran atas hak asasi rakyat sebagai konsumen. Rakyat tengah menunggu realisasi turunnya harga BBM.

*) Isi dan gagasan tulisan ini adalah tanggung jawab penulis dan bukan bagian dari tanggungjawab redaksi notif.id. Redaksi hanya memiliki kewenangan menyunting tulisan tanpa mengubah substansi isi dan gagasan penulis.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here