Ditundanya Tahapan Pilkada Akibat Pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Bandung Nonaktifkan Pengawas Ad Hoc

Januar Solehuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung. Foto: Notif.id.
Januar Solehuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung. Foto: Notif.id.

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Bawaslu Kabupaten Bandung akan menonaktifkan pengawas di level Ad Hoc yakni Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kecamatan) dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Penonaktifan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Keluaraha/Desa tersebut dilakukan setelah adanya penundaan tahapan Pilkada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat dari mewabahnya Covid-19 yang harus segera ditangani.

“Penonaktifan pengawas Ad Hoc itu berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.00/III/2020 tertanggal 27 Maret susulan Surat Edaran Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tertanggal 24 tentang pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin kepada Notif via pesan singkat, Senin 30 Maret 2020.

Menurut Januar, kebijakan ini diambil menindaklanjuti penundaan beberapa tahapan dalam pilkada. Adapun jumlah yang di non aktifkan adalah sebanyak 93 Orang Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, 31 Kasek selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) dan 217 staff kesekretariatan serta 280 Panwaslu Kelurahan/Desa.

Baca Juga:   Klaim Dapat Dukungan Ratusan Kepala Desa, Asep Hamdani Berharap Dapat Rekomendasi dari DPP Gerindra

Jumlah seluruh 621 tenaga Ad Hoc di jajaran Bawaslu Kabupaten Bandung mulai 31 Maret 2020 dinonaktifkan sementara hingga wabah Covid-19 ini terselesaikan dengan baik.

“Mulai 31 Maret 2020 kita nonaktifkan sementara dulu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) dan Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD). Ini berarti masa kerja mereka ditunda,” katanya.

Disampaikan Januar, dengan dinonaktifkannya seluruh pengawas Ad Hoc, secara otomatis honorarium mereka juga  akan diberhentikan sementara. Adapun Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas out put kerja bulan Maret 2020. Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik setelah tanggal 14 Maret tidak diberikan honorarium Maret.

“Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret diberikan honorarium bulan Maret,” kata Januar.

Baca Juga:   Prof Hamdi Muluk: Sejahtera Secara Psikologis Modal Utama Lawan Covid-19

Lanjut Januar, selama masa pemberhentian sementara, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium. Namun, beban biaya operasional tetap dibayarkan.

“Karena anggaran untuk penyelenggara Ad Hoc berbasis kinerja, sementara dengan ditundanya tahapan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilu oleh KPU, maka tugas pengawasan tidak ada lagi,” tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, pengawas Adhoc yang telah dilantik akan dinonaktifkan sementara, honornya tidak bisa diberikan, dan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa akan diaktifkan kembali dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.(put/mrb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here