9 Langkah Pemerintah Mencegah Perlambatan Ekonomi di Indonesia Akibat Covid-19

Presiden RI, Joko Widodo saat pidato Visi Indonesia di Bogor, Minggu malam 14 Juli 2019. Foto: KompasTV.
Presiden RI, Joko Widodo saat pidato Visi Indonesia di Bogor, Minggu malam 14 Juli 2019. Foto: KompasTV.

NOTIF.ID, JAKARTA – Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil sembilan langkah untuk mencegah perlambatan ekonomi serta pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Sembilan langkah mencegah perlambatan ekonomi tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 24 Maret 2020.

“Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Jokowi sapaan akrabnya seperti dikutip dari Antaranews.com.

Pertama, Presiden telah memerintahkan semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN dan APBD.

“Anggaran perjalanan dinas pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak dirasakan masyarakat harus dipangkas,” ungkap Presiden.

Kedua, kementerian dan lembaga di pusat serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus melakukan “refocussing” kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19.

“Baik terkait isu kesehatan maupun yang terkait isu-isu ekonomi. Landasan hukum sudah jelasĀ  Jumat, 20 Maret 2020, saya sudah tanda tangani Inpres No 4/2020, selain memerintahkan ‘refocussing’ dan realokasi anggaran, Inpres ini juga memerintahkan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, sekali lagi bukan hanya penanganan kesehatan masyarakat tapi juga dampak ekonomi masyarakat,” tambah Presiden.

Baca Juga:   Mencontoh Korea Selatan, Indonesia Rencanakan Prosedur Drive Thru Tes COVID-19

Ketiga, Presiden Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok utamanya untuk lapisan bawah.

“Kita harus membantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, usaha mikro dan kecil agar daya beli terjaga dan terus beraktivitas dan berproduksi,” ungkap Presiden.

Keempat, Presiden juga memerintahkan program padat karya tunai diperbanyak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman.

“Program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dieksekusi,” kata Presiden.

Tidak ketinggalan dana desa dan program pemerintah daerah harus mengutamakan cara-cara padat karya. “Ini akan membantu masyarakat, membantu para buruh tani, nelayan di pedesaan di seluruh tanah air. Sekali lagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman,” tutur Presiden.

Baca Juga:   Lawan Covid-19, Pemkab Sumedang Terjunkan Mobil Damkar untuk Semprotkan Cairan Disinfektan

Kelima, pemerintah memberikan tambahan dana bagi penerima kartu sembako pemerintah sebesar Rp50 ribu per keluarga sehingga setiap keluarga menerima Rp200 ribu selama 6 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4,56 triliun

Keenam, pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Pra Kerja sekaligus untuk mengantispasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan omzet agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp10 triliun.

“Sehingga setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan,” ujar Presiden.

Ketujuh, untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah akan membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang selama ini dibayar sendiri oleh para pekerja.

“Dalam rangka memberikan tambahan penghasilan di industri pengolahan, alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp8,6 triliun,” kata Presiden.

Baca Juga:   UPDATE Kasus Covid-19 Jabar 1 April 2020: 198 Positif, 11 Sembuh, 21 Meninggal

Kedelapan, bagi pelaku usaha UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar dengan tujuan usaha, baik kredit dari bank atau industri keuangan non bank.

“Asalkan digunakan untuk usaha diberikan pengurangan bunga dan penundaan cicilan 1 tahun. Kepada tukang ojek dan sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, diberikan kelonggaran 1 tahun,” ucap Presiden.

Bank dan industri keuangan non-bank juga dilarang mengejar angsuran apalagi menggunakan “debt collector“. “Menggunakan ‘debt collector’ itu dilarang dan saya minta kepolisan mencatat,” kata Presiden.

Kesembilan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mengambil kredit rumah bersubsidi, pemerintah memberikan 2 stimulus, yaitu subsidi selisih bunga selama 10 tahun dan bantuan uang muka rumah.

“Kalau bunganya di atas 5 persen selisihnya akan dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan pembayaran uang muka anggaran untuk pembelian rumah bersubsidi, anggaran yang disiapkan Rp1,5 triliun,” jelas Presiden.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here