Pemkab Sumedang Dinilai Melakukan Kesalahan dalam Menentukan ODP, Sehingga Angkanya Melonjak Signifikan

  • Whatsapp
drg. Rahmat Jualiadi, saat diwawancara Notif, di salah satu cafe di kawasan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 24 Maret 2020, sore.(Foto: kiki andriana/Notif.id)
Perkiraan waktu baca: 4 menit

NOTIF.ID, SUMEDANG – Anggota Komisi III DPRD Sumedang Fraksi PKS, Rahmat Juliadi, yang juga Ketua Bapemperda DPRD Sumedang, Rahmat Jualiadi, mengkritisi sikap Pemkab Sumedang mengenai penetapan kategori orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19. Pasalnya, penetapan ODP oleh Pemkab Sumedang dinilai Rahmat tidak sesuai dengan definisi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI.

Anjuran penetapan ODP seharusnya dilakukan dengan merujuk jika seseorang mengalami demam (≥38 derajat celsius) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk.

Read More

Selain itu tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan, pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria seperti memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.

“Yang menjadi masalah adalah Pemkab Sumedang telah memasukan orang yang baru pulang kampung dari luar kota yang telah terjadi tranmisi Covid-19 ke dalam kategori ODP tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tanpa melihat gejala Covid-19,” kata Rahmat saat diwawancara Notif, di salah satu cafe di kawasan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa 24 Maret 2020, sore.

Seharusnya, dikatakan politisi PKS ini, Pemkab Sumedang melihat dulu ada atau tidaknya gejala Covid-19 kepada warganya itu. Setelah itu, kata dia, jika dinyatakan ada gejala, baru dimasukan ke dalam kategori ODP.

Namun, pemeriksaan gejalan awal Covid-19 tersebut, kata dia, tidak dilakukan oleh Pemkab Sumedang. Otomatis, ujar dia, angka ODp melonjak pesat. Dari hanya 30 orang menjadi 1828 orang dalam waktu tiga hari saja.

“Pengumuman jumlah ODP oleh Pemkab Sumedang ini sangat mengagetkan semua pihak, bahkan bukan hanya bagi warga Sumedang saja, tetapi orang dari luar Sumedang termasuk teman-teman dari Kemenkes RI pun mempertanyakannya,” ujarnya.

Dikatakan Rahmat, dengan jumlah ODP di Sumedang yang melonjak signifikan,
dirinya langsung mempertanyakan langsung kepada Bupati Sumedang. jJwaban dari Bupati  Sumedang, kata dia, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, dan sebagai antisipasi jika terjadi hal terburuk.

“Saya juga mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan Sumedang terkait penetapan ODP ini, dan jawaban katanya telah dikoordinasikan dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat. Padahal dari Dinkes Jabar belum ada jawaban.”

“Dan akhirnya kami memutuskan dengan seluruh Forkopimda Sumedang, bahwa warga yang baru pulang merantau dari luar kota dimasukan ke ODP. Makanya jumlah ODP di Sumedamg meledak, hingga kinib mencapai 1828 orang,” kata dia.

Uniknya lagi, kata dia, yang melakukan pendataan adanya warga Sumedang kembali ke daerahnya setelah merantau dari luar kota, adalah Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa, kata dia, diintruksikan untuk melakukan pendataan terhadap orang yang baru datang dari luar kota. Pendatannya tanpa dilakukan pemeriksaan, sebab Pmeerintah Desa tidak kompeten dalam melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Seharusnya pendataan tersebut, kan, dilakukan oleh petugas kesehatan. Biar sekalian ada pemeriksaan gejala awal. Makanya angka ODp meningkat pesat. Bahkan angkanya lebih dari setengah dari jumlah ODP di Jawa Barat per hari ini. Apalagi tidak ada peta persebaran ODP yag banyak di Sumedang seperti di aplikasi Pikobar. Nah ini jadi tanda tanya?,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkab Sumedang yang telah meningkatkan kewaspadaan terkait Pandemi Covid-19. Disisi lain, Rahmat menyayangkan langkah Pemkab Sumedang yang tidak mengindahkan aturan penentuan ODP oleh Kemenkes RI.

“Penetapan ODP itu ada konsekuensinya, jangan sampai setelah dimasukan kategori ODP itu dianggap selesai. Konsekuensi logisnya para ODP dipantau. Lalu, sekarang siapa yang akan memantaunya? apakah Pemkab Sumedang ada anggaran untuk memantau ODP itu?.”

“Melakukan pemantauan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan oleh orang yang mengerti dengan gejala gejala Covid-19,” ucap Rahmat.

Dengan berani dan tegasnya Pemkab Sumedang menetapkan warganya yang pulang dari rantauan sebagai ODP, kata dia, tentunya Pemkab Sumdenag harus siap juga untuk menyediakan protokol kesehatan terhadap ODP itu sendiri.

Terlebih, kata dia, Pemkab Sumedang telah membagi dua kategori ODP, yakni ODP Bergejala dan ODP Berpotensi. Padahal kedua istilah itu sebetulnya tidak ada. Ia pun menanyakan apa dasar penentuan ODP bergejala dan DOP Berpotensi. Pasalnya, selama ini, kata dia, sumber data penentuan ODP didapat dari pendataan dari pemerintah desa tanpa dilakukan pemeriksaan.

“ODP yang dimumkan oleh Pemkab Sumedang itu data dari Pemerintah Desa yang dilaporkan ke Pemerintah Kecamatan. Oleh  Pemerintah Kecamatan dilaporkan ke Pemkab Sumedang. Laporan itu hanya jumlah orang yang baru datang dari luar kota saja, tanpa ada pemeriksaan kesehatan,” tutur dia.

Jika sudah terlanjur basah, Rahmat berharap agar Pemkab Sumedang tidak hanya mengimbau dan menyarankan warganya yang berstatus ODP untuk mengkarantina diri sendiri di rumah maupun tidak keluyuran ke luar rumah. Jika memang Pemkab SUmedang telah menetapkan 1828 warganya sebagai ODP, maka Pemkab Sumedang wajib memperlakukan ribuan ODP itu sebagaimana mestinya.

“Siapa yang akan memantau ribuan ODP ini selama 14 hari kedepan, dan selama ini tidak ada sama sekali pemantauan terhadap mereka. Bisa saja hari ini mereka diimbau dan tidak keluar rumah, tapi besok atau lusa bisa jadi sudah berkeliaran lagi. Pemeriksaan kesehatannya juga bagaimana? harus ada yang kompeten menangani ini,” kata dia.

Rahmat menuturkan, Bupati Sumedang harus berpikir keras dengan langkah kebijakannya sendiri. Setidaknya, para ODP yang telah ditetapkan Pemkab Sumedang harus dipantau setiap harinya. Jika tidak, kata dia, masih bisa direvisi. Artinya, Ribuan ODP tersebut diperiksa ulang dengan melibatkan banyak tim dan orang yang kompeten dalam bidangnya.

“Saya sarankan kepada Bupati Sumedang agar segera membuat tim gugus tugas Covid-19, dan bukan hanya ditingkat kabupaten saja, tetapi di tingkat kecamatan, desa, hingga ke tingkat RT/RW yang memang di wilayahnya jumlah ODP-nya cukup banyak. Ini PR Bupati Sumedang yang belum dilaksnakan,” kata Rahmat.(kia/ras)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. Bukan saatnya utk saling menyalahkan, sekarang saatnya utk saling mendukung utk mengatasi wabah ini.

    Beri solusi, bukan janji janji.

    Nakes dg APD ala kadarnya…. Tidak pernah mengeluh, tetap melayani meskipun risikonya sangat besar utk tertular.

    Ayo para anggota dewan yg terhormat…. Mari kita berjuang bersama sesuai bidang masing2 utk memeberantas wabah ini….
    Tetap semangat!!