Cerita Karyawan Kontrak Pabrik Tekstil di Jatinangor yang Tak ‘Dimanusiakan’

Ilustrasi kaum pekerja industri yang protes terhadap kebijakan perusahaan.(elsaonline)

NOTIF.ID, SUMEDANG – Puluhan karyawan CV Mega Jaya Abadi yang berlokasi di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengaku tak pernah diperlakukan secara manusiawi oleh perusahaannya. Pasalnya, hingga saat ini, puluhan karyawan tersebut mengaku belum pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

CV Mega Jaya Abadi yang merupakan perusahaan tekstil tersebut bahkan tak pernah memberi asuransi kesehatan bagi puluhan karyawannya. Jika jatuh sakit, karyawan harus merogoh uang dompet sendiri untuk biaya pengobatan. Dari Informasi yang dihimpun Notif, perlakuan CV Mega Jaya Abadi ke sejumlah karyawan yang berstatus kontrak itu sudah berlangsung cukup lama.

Seorang karyawan Andi (bukan nama sebenarnya) mengatakan, tidak diikut sertakan karyawan kontrak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu tak hanya dialamiĀ  oleh karyawan baru. Namun,, pekerja yang sudah belasan tahun bekerja di perusahaan tersebut juga diperlakukan sama.

“Anehnya, dipilah-pilah (pengikut sertaan peserta PJS Ketenagakerjaan). Padahal kalau mau jujur, saya sudah bekerja di perusahaan itu sudah 13 tahun,” katanya saat ditemui Notif di kediamannya, Jumat 13 Maret 2020.

Dirinya mengatakan, kabar mengenai biaya mandiri pengobatan jika karyawan jatuh sakit seperti yang sudah beredar luas di sejumlah karyawan perusahan tersebut memang benar adanya.

“Jika ada karyawan yang berobat karena sakit, pihak perusahaan pun tidak mengganti biaya pengobatannya, kami harus merogoh kocek sendiri. Dan itu benar,” kata dia.

Kendati demikian, Andi mengatakan jika pegawai tetap dan sopir di perushaan tersebut sudah bdidaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alasan perusahaan mendaftarkan mereka, kata dia, bahwa mereka memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi saat melakukan pekerjaan.

Baca Juga:   Tanah Longsor Memutus Jalan Penghubung Sumedang-Subang, Arus Lalu Lintas Dialihkan

“Yang bekerja di belakang meja risiko tingginya apa? Dibanding dengan karyawan biasa yang harus berhadapan dengan mesin produksi setiap harinya?. Alasannya ini mengada-ada,” kata dia.

Ucapan senada dikatakan oleh Cecep (bukan nama sebenarnya) yang merupakan karyawan lainnya. Cecep mengatakan, selain tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sejumlah karyawan juga tidak diberi uang makan atau makanan yang telah disiapkan. layaknya perusahaan tekstil pada umumnya.

Oleh karena itu, kata Cecep, sejumlah karyawan terpaksa harus membawa bekal makanan dari rumah yang disiapkan oleh keluarga. Cecep menuturkan jika perlakuan CV Mega Jaya Abadi kepada sejumlah karyawan kontraknya sudah kelewat batas. Karyawan diperah tenaganya untuk keuntungan perusahaan.

“Kalau karyawan yang tetap seperti staf mah dikasih makan gratis. Tapi kalau operator seperti saya dari dulu juga sama sekali tidak dikasih,” katanya yang sudah bekerja sejak lima tahun silam di perusahaan itu.

Selain itu, besaran upah bagi karyawan kontrak juga tidak sesuai dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Per bulannya, karyawan kontrak menerima upah kisaran Rp1,9 juta higga Rp2,1 juta. Itu pun harus terus berkurang.

“Upah segitu, kan, tidak bersih. Makan juga bekal sendiri. Berobat, ya, berobat sendiri. Jadinya, kan, penghasilan kotor,” kata dia.

Cecep berharap pemerintah Kabupaten Sumedang maupun Pemprov Jabar melalui dinas terkait turun tangan menyikapi permasalahan ini. Sejumlah karyawan kontrak, kata dia, tak ingin muluk-muluk permintaannya. Mereka, kata dia, hanya ingin dimanusiakan.

Baca Juga:   Herman Sebut Pentingnya Pendidikan Vokasi Bagi Generasi Milenial di Bidang Pertanian

Sementara itu, Rony Hadiyanto, Bagian Umum CV Mega Jaya Abadi membenarkan adanya sejumlah karyawan di perusahaan tersebut tidak semua didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, tercatat ada 69 karyawan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Benar, total da 40 karyawan yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. 40 karyawan tersebut merupakan karyawan yang berstatus kontrak dan karyawan yang masih dalam masa training,” kata Rony ditemui di ruang kerjanya, Rabu 18 Maret 2020.

Dikatakan Rony, pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan harus dilihat dari tingginya risiko keselamatan kerja. Jika tidak, perushaan tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Rony pun sebetulnya mengetahui peraturan bahwa semua karyawan harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, kebijakan pimpinan perusahaannya sudah seperti itu. Rony pun membenarkan mengenai perusahaan tidak memberikan biaya pengobatan jika karyawannya jatuh sakit.

“Kecuali jika ada karyawan yang mengalami kecelakaan saat bekerja, kami mengganti biaya pengobatannya. Ini sudah jadi kebijakan pimpinan perusahaan, “ujar Rony.

Ditambahkan Rony, pihaknya membantah jika upah karyawan di perusahaannya nominalnya dibawah upah minimum. “Kalau mengenai gaji pokok, perusahaan kami memberikan upah sesuai upah minimum Sumedang, kecuali karyawan yang berstatus kontrak dan tenaga harian,” terangnya.

Mengenai pemberian makan karyawan, Rony mengaku jika perusahaan tidak memberi makan harian ke seluruh karyawannya. Namun hal itu, kata dia, bukan jadi landasan jika perusahaan membeda-bedakan perlakuankepada karyawannya.

“Bagi karyawan yang tidak diberi makan, uang makannya sudah digabungkan dengan upah bulanan. Saya tidak tahu persis besaran uang makan karyawan, karena di perushaan kami karyawannya tidak diberi slip gaji,” tutur dia.

Baca Juga:   Kejuaraan Paralayang di Sumedang Pecahkan Rekor MURI

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang, Jarkasih menyayangkan masih adanya perusahaan di wilayah Kabupaten Sumedang yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku.

Ia menuturkan, sesuai Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang BPJS, menegaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi hak para tenaga kerja atau karyawannya. Salah satunya karyawa harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Tidak ada alasan bagi perusahaan mengukur pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan diukur dengan risiko kerja, baik risikonya ringan, sedang, maupun berat. Itu sudah wajib bagi perusahaan,” kata Jarkasih dihubungi Notif melalui sambungan selular, Rabu 17 Maret 2020, petang.

Menurut Jarkasih, seluruh pengusaha wajib mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS. Baik yang berstatus karyawan tetap, karyawan kontrak, maupun pekerja harian lepas. Upah kerja juga harus dibayarkan sesuai atguran yang berlaku di daerahnya. Sebab, Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) merupakan jaring pengaman.

“Jika perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tidak membayarkan upah sesuai aturan, maka perusahaan tersebut terancam akan mendapatkan sanksi,” ucapnya seraya mengatakan jika perusahaan tidak berkewajiban memberikan fasilitas makan harian terkecuali sudah tertuang dalam aturan perusahaan.(kia/ras)

*) Atas permintaan narasumber, pihak redaksi notif.id menyamarkan namanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang menyebutkan “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here