Wisatawan China di Bali Merosot Tajam, Pemerintah Berlakukan Permenhumkam Nomor 7 Tahun 2020

  • Whatsapp
Ilustrasi Passport. (Foto: Traveltriangle)
Perkiraan waktu baca: 3 menit

NOTIF.ID, BALI – Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Bali, Sutrisno menjelaskan, jumlah wisatawan China merosot drastis dari bulan Januari yang mencapai 113.646 kini hanya berjumlah 4.820 per Februari 2020 akibat dampak dari mewabahnya virus Corona.

Saat ditemui wartawan di Denpasar, pada Rabu sore, 4 Maret 2020. Ia juga mengatakan, 4.820 turis China itu diizinkan masuk karena tak ada riwayat tinggal di China dalam waktu 14 hari terakhir.

Read More

“Mereka datang dari negara lain yang tak langsung dari China. Kalau dari China jelas ditolak,” kata Sutrisno.

Walaupun tak menyebut angka pasti, dirinya memperkirakan saat ini ada 5.000 lebih turis China yang ada di Bali.

“Kalau total warga China di angka 5.000-an dan semua wisatawan. Minimal segitu lah. Kami juga tak menutup kemungkinan mereka pergi ke tempat lain, NTB, NTT, bergerak, kan,” kata dia.

Dilansir dari Kompas.com, Kini, jumlah keseluruhan WNA yang masuk ke Bali per Januari 2020 mencapai mencapai 542.230.

Dilaporkan bahwa turis China menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 113.646. Kemudian, diikuti oleh turis asal Australia sebanyak 105.575 dan turis India 30.324.

Selebihnya, berasal dari wisatawan Rusia, Korea Selatan, Inggris, hingga Amerika Serikat.

Kemudian, pada Februari 2020, jumlah WN asing yang masuk ke Bali turun menjadi 367.107. Tiga besar negara lainnya yakni Autralia 80.077, India 30.056, dan Jepang 22.688.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga telah memperpanjang pembatasan perjalanan sementara bagi WN China untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Perpanjangan pembatasan ini, diberlakukan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Informasi ini juga telah disampaikan melalui akun resmi @ditjen_imigrasi di Twitter.

Berlakunya Permenhumkam Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, mencabut Permenhumkam Nomor 3 Tahun 2020, tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi WN China.

Adapun isi dari Permenhumkam Nomor 7 Tahun 2020 terdiri atas 10 pasal.

Berdasarkan laporan dari Ditjen Imigrasi, berikut sejumlah pasal yang penting untuk digarisbawahi terkait substansi dari Permenhumkan Nomor 7 Tahun 2020 tersebut:

Pasal 2

“Pemberian bebas Visa kunjungan dan Visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara bagi Orang Asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia.”

Pasal 3

(1) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada setiap Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan memenuhi persyaratan:

a. keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris;

b. telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah negara Republik Rakyat Tiongkok yang bebas virus corona

c. pernyataan bersedia:

1. masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia; atau

2. singgah/transit 14 (empat belas) hari di negara lain yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk wilayah Republik Indonesia

Persyaratan tersebut juga berlaku bagi WN China yang mengajukan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas pada perwakilan RI di negara lain yang tidak terjangkit COVID-19. Sementara, pemohon yang gagal memenuhi persyaratan akan ditolak.

Sementara, untuk izin tinggal keadaan terpaksa diatur dalam Pasal 4.

Dalam ayat (1), disebutkan bahwa izin tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan kepada warga negara China, orang asing pemegang izin tinggal negara China, atau suami/istri/anak dari warga negara China.

Pemberian tersebut, diberikan dalam hal adanya wabah virus Corona yang ditetapkan WHO dan tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah NKRI ke China.

Namun, izin tinggal keadaan terpaksa tidak diberikan kepada pemegang izin tinggal kunjungan atau izin tinggal terbatas yang masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Permohonan dapat diserahkan ke kantor imigrasi dengan menyediakan paspor atau dokumen perjalanan, visa terbaru, dan/atau izin tinggal.

Informasi lengkapnya dari Permenhumkan Nomor 7 Tahun 2020 juga dapat diakses melalui laman resmi Ditjen Imigrasi, https://imigrasi.go.id/. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *