Lagi, ASN Disdik Dipanggil Bawaslu Kabupaten Bandung Terkait Pilbup Bandung

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin.
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Nana Supriatna, Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdik Jawa Barat memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk dimintai keterangan ihwal langkahnya yang nekat maju mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati/wakil bupati Bandung lewat Partai NasDem.

Nana dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis 20 Februari 2020. Nana sedikitnya dicecar 15 pertanyaan terkait pencalonannya itu.

Read More

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin menuturkan, pihaknya mendapat temuan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Nana Supriatna itu melalui sejumlah pemberitaan.

“Dalam pemberitaan itu ada tulisan yang menyebutkan bahwa pihak Partai NasDem yang telah mendaftar ada yang berasal dari ASN,” kata Januar kepada Notif saat diwawancara seusai mencecar Nana dengan belasan pertanyaan.

Menurut dia, setelah adanya pemberitaan itu, anggota Panwascam langsung melakukan penelusuran. Hasilnya, anggota Panwascam menemukan sejumlah baliho terkait pencalonan Nana Supriatna yang menjabat sebagai Pengawas SMA di Gugus 8.

Setelah itu, Nana pada 1 Februari lalu juga mendatangi KPU Kabupaten Bandung untuk meminta akun Sistem Informasi Pasangan Calon (SILON) sebagai tahapan pencalonan bupati Bandung dari jalur perorangan.

“Untuk jalur persorangan ini, Nana berpasangan dengan Asep B Kurnia. Saudara Nana posisinya sebagai bakal calon wakil bupati di jalur perseorangan. Nah untuk pendaftaran di NasDemnya akhirnya dicabut, tidak jadi,” katanya.

Menurut dia, pemanggilan Nana oleh Bawaslu sendiri mengacu pada PP No 42/2004 tentang jiwa korps dan disiplin ASN serta PP 53/2010 Pasal 1 angka 3 tentang ASN diwajibkan netral dari politik. Baik itu pernyataan, ucapan, hingga perilakunya. Baik di dalam lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.

Mengacu dua peraturan diatas, ASN tidak diperobolehkan mencalonkan diri maupun mendukung calon lain. Nana sendiri mengaku tidak mengetahui adanya kedua peraturan tersebut.

“Yang bersangkutan maju karena hanya berdasarkan Pasal 123 UU No 5/2014 tentang ASN yang menyatakan tidak ada kewajiban mengundurkan diri sebelum ditetapkan.”

“Akan tetapi kalau di Pasal 11 Huruf C PP No 24/2004 ASN harus melakukan cuti jika akan mencalonkan diri,” kata dia.

Januar mengatakan, sesuai Perbawaslu Nomor 14/2017 pihaknya akan mengkaji dulu dan memgumpulkan bukti-bukti mengenai dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Nana. Jika sudah dikaji, mendapat bukti, dan yang bersangkutan dinyatakan melanggar, maka pihaknya akan merekomendasikan ke KASN Melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

“Kami tidak ada kewenangan untuk memberikan Sanksi jadi kami hanya memberikan rekomendasi ke instansi berwenang sesuai Perbawaslu No 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI Dan Polri. Sama seperti kalau ada pelanggaran dari TNI/Polri, kami juga merekomendasikan ke instansi yang berwenang,” katanya.

Sementara itu, Nana Supriatna tidak mau memberikan komentar kepada wartawan saat ditanya terkait dugaan pelanggarannya itu. Setelah dimintai keterangan untuk klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, dirinya langsung pulang dengan kendaraannya.(put/ell)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *