Demokrat Kritik Pasal 170 Omnibus Law RUU Ciptaker, Didi: Alasan Salah Ketik Mahfud MD Tak Masuk Akal

  • Whatsapp
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, pada Senin, 20 Januari 2020. (Foto: Akbar Nugroho Gumay via ANTARA FOTO)
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Didi Irwadi Syamsudin mengkritik pasal 170 RUU Cipta Kerja (Ciptaker) agar segera dihapuskan. Dirinya meminta pemerintah untuk menarik dan menghapus Pasal 170 dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang menyatakan ketentuan dalam UU bisa diubah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP).

Dilansir dari CNNIndonesia, Mahfud MD pun menanggapi kritikan tersebut. Dirinya menyatakan bahwa Pasal 170 draf Omnibus Law RUU Ciptaker tersebut terjadi kesalahan ketik dan akan segera diperbaiki.

Read More

Mahfud mengatakan, RUU Cipta Kerja masih dalam bentuk rancangan, dimana semua masih dalam proses perbaikan.

“Enggak usah (surat resmi), nanti langsung dibahas aja. RUU Cipta Kerja itu kan sekarang masih bentuk rancangan di mana semua perbaikan, baik karena salah atau beda pendapat, itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR,” ujarnya, saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2020.

Menurut Didi, alasan salah ketik yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD tak masuk akal. Ia pun meminta pemerintah mengaku bahwa pasal tersebut merupakan keinginan pemerintah, bukan salah ketik.

“Tidak perlu terus cari-cari alasan pembenaran seolah-olah seluruh masyarakat tidak mengerti. Logika dan akal sehat kita sangat mudah melihat suatu yang salah dalam pasal tersebut,” tuturnya.

Omnibus Law RUU Ciptaker memang menjadi sorotan setelah pada Pasal 170 menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang bisa diubah menggunakan Peraturan Pemerintah.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan turut menampik pernyataan Mahfud MD yang menyatakan terjadinya salah ketik pada pasal 170 RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Sejumlah poin dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang disusun menurutnya terlalu cepat, hal tersbut dapat berpotensi menyengsarakan para buruh kedepannya.

“Saya melihat bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker ini adalah sebuah kompromi besar pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sesuatu yang tidak dicapai oleh Jokowi sampai saat ini di tengah keberhasilan beliau pada sektor lainnya,” kata Irwan.

Menurutnya, Omnibus Law RUU Ciptaker tidak tepat bila dikatakan akan membela kaum buruh. karena, terlihat sangat jelas dari sejumlah pasal dalam regulasi tersebut membela investasi, kepentingan pemilik modal, dan bukannya membela para buruh.

“Upah minimum dan jaminan sosial bisa saja jadi hilang, yang pasti UU ini tidak memanusiakan manusia. Buruh seperti romusa, kerja sepanjang waktu tanpa masa depan yang jelas,” katanya. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *