Bawaslu Kabupaten Bandung Minta ASN Bersikap Netral saat Pelaksanaan Pilkada 2020

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin.

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – Menjelang Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bandung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh kepala desa, untuk tetap menjaga netralitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan, dari pengalaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018 dan Pemilu serentak 2019, pihaknya masih mendapati ASN yang tidak netral, kepala desa yang tidak netral bahkan incrah dan vonis di pengadilan.

“Menjelang Pilkada Serentak 2020 ini, kami mengingatkan dan mengajak kepada ASN dan kepala desa serta perangkat desa agar bersikap netral, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” ujar Januar di Soreang, Jumat 6 Desember 2019.

Baca Juga:   Bejat! Seorang Guru di Bandung Sudah Empat Tahun Mencabuli Anak Didiknya Sendiri

Terkait pelanggaran netralitas ASN, kata dia, ada dua jalur yang ditempuh. Kalau pelanggaran administratif, kata dia, akan direkomendasikan ke KASN, melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

“Nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi,” katanya.

Menurut dia, selain pelanggaran administrasi, juga terdapat pelanggaran pidana pemilihan.
Pihaknya mengingatkan bhawa ada juuga pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilihan sesuai pasal 188 juncto pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Dalam pasal itu, kata dia, tertulis bahwa setiap Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan kepala Desa atau sebutan lain/lurah yg melanggar ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit 600 rb atau paling banyak 6 juta.

Baca Juga:   Angin Ribut Rusak Ratusan Rumah Warga di Pangalengan

Netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Januar menjelaskan bahwa netralitas ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

“Pada Pilkada tahun 2017 dan Pemilu Serentak 2018, Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia diantaranya Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dan pileg pilpres 2019,” katanya.

Surat edaran itu yakni, Surat Edaran Menpan RB Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tentang ketentuan bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden. Surat Edaran KASN No. B-2900/KASN/II/2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pilkada serentak.

Baca Juga:   Gerindra Menginginkan Kadernya Menduduki Kursi Bupati Bandung

“Mengacu pada surat edaran Menpan RB kami pun akan mengawasi netralitas ASN melalui media sosial. Aktivitas di media sosial tidak akan luput dari pengawasan jajaran Badan Pengawas Pemilu,” kata dia.

Dalam surat Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 itu antara lain disebutkan PNS dilarang mengunggah, menanggapi (like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan foto/video calon kepala/wakil kepala daerah di media online maupun media sosial.

“PNS juga dilarang berfoto bareng calon kepala/wakil kepala daerah, terlebih dengan menggunakan simbol tangan yang menunjukkan keberpihakan,” katanya. (put/ell)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here